Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Jokowi-Ma'ruf Disebut Belum Maksimal, Timses Bakal Gelar Pelatihan

Kompas.com - 06/12/2018, 21:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya akan menggelar pelatihan untuk menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Dalam survei tersebut dinyatakan pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf belum maksimal mengampanyekan program kerja.

"Ya kami dorong, kami respons itu sebentar lagi kami akan mengadakan workshop nasional dan akan mempertajam agar tanggung jawab tim kampanye, juru bicara agar mengedepankan program, mengedepankan rekam jejak," kata Hasto saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Namun demikian, kata Hasto, sejauh ini Jokowi yang merupakan capres petahana telah merespons keluhan masyarakat dengan berbagai program.

Baca juga: Beri Dukungan, Kelompok Ini Fokus Menangkan Jokowi-Maruf di 10 Provinsi

Ia mencontohkan keluhan masyarakat Sukabumi lantaran waktu tempuh menuju Jakarta yang lama. Hasto mengatakan Jokowi lantas menjawab keluhan masyarakat Sukabumi dengan membangun Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

"Jadi ini model responsif yang turun ke bawah," lanjut Hasto.

Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) Rully Akbar menuturkan bahwa selama dua bulan masa kampanye, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum mengkampanyekan program secara maksimal.

Pasalnya seluruh program yang ditawarkan, tidak ada satupun yang menjadi pembicaraan dan ramai diberitakan media massa.

Dalam dua bulan masa kampanye, program-program belum maksimal dikampanyekan. Buktinya tak ada satupun progran yang terbaca dalam media monitoring," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Berdasarkan hasil survei LSI pada 10 hingga 19 November 2018, terdapat enam program pasangan Jokowi-Ma'ruf yang telah diketahui oleh masyarakat. Rata-rata di atas 50 persen responden mengetahui ke-enam program Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei LSI: Publik Tahu Program Jokowi-Maruf tetapi Tak Membicarakan

Ke-enam program tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, beras sejahtera, Program Keluarga Harapan, pembangunan infrastruktur dan pembagian sertifikat tanah.

Namun keenam program tersebut tidak masuk dalam 10 daftar teratas yang ramai diberitakan media maupun dibicarakan di media sosial. 

Kompas TV Presiden Joko Widodo membantah ungkapan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengibaratkan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4. Jokowi menuding pernyataan itu tak menggunakan data tren indeks persepsi korupsi yang diklaim pemerintah terbaik di dunia. Di sisi lain pemerintah mengakui tren korupsi kepala daerah yang terus meningkat dan menyeret semua unsur termasuk pihak swasta. Bagaimana kedua timses peserta Pilpres 2019 melihat perbedaan persepsi ini KompasTV akan membahas bersama bersama Jerry Sambuaga jubir tim kampanye nasional Jokowi – Ma'ruf dan Habiburokhman anggota badan pemenangan nasional Prabowo – Sandi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com