Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner LPSK Terpilih

Kompas.com - 05/12/2018, 20:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menetapkan tujuh komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ketujuh orang tersebut berasal dari berbagai latar belakang akademisi, psikolog, polisi, dan lain-lain. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahes menilai, ketujuh orang tersebut layak menjabat Komisioner LPSK karena memiliki pengalaman di bidang perlindungan saksi dan korban.

"Kriterianya hari ini orang yang kami harapkan di LPSK adalah orang yang memahami tentang tupoksinya (tugas pokok dan fungsi)," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa usai uji kelayakan dan kepatutan.

Ia berharap, LPSK ke depannya memberikan perhatian penuh kepada para saksi dan korban agar menjadi pihak yang berani memberikan kesaksian dalam mengungkap tindak pidana.

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini berharap pula ke depannya LPSK dapat memberikan perlindungan optimal kepada para saksi dan korban.

Meski demikian, Desmond meyadari latar belakang para komisioner LPSK terpilih kali ini kurang lengkap lantaran tak ada yang berlatar belakang jaksa dan unsur Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai ketiadaan unsur jaksa dan Kemenkumham tak membuat komisioner terpilih saat ini menjadi tidak sah.

"Karena sebagian kami terjemahkan itu komposisi ideal, bukan keharusan. Kami harus berprasangka baik juga ke pansel (panitia seleksi). Bisa aja mereka tidak kirimkan dua unsur itu karena memang tidak ada yang qualified atau tidak ada pelamarnya dari dua unsur itu," kata Arsul.

Baca juga: Komisi III DPR Uji 14 Calon Anggota LPSK Periode 2018-2023

"Tapi kalau lihat komposisinya ini cukup lengkap. Ada polisi, psikolog, ada keterwakilan gender dua perempuan, ada tenaga ahli LPSK," lanjut Sekjen DPP PPP ini.

Berikut ketujuh Komisioner LPSK terpilih yang nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. 

Hasto Atmojo Suroyo, Brijen (Pol) Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. 

Kompas TV Apa alasan Miryam menghilang dan apa yang bisa dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga membantu Miryam selama menghilang? 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com