Komisi III DPR Uji 14 Calon Anggota LPSK Periode 2018-2023

Kompas.com - 04/12/2018, 13:55 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) periode 2018-2023, Selasa (4/12/2018).

Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir mengatakan total sebanyak 14 calon anggota yang akan diuji oleh Komisi III DPR. Nantinya mereka akan memilih tujuh di antaranya.

"Ini kan LPSK yang lama sudah habis masa jabatan dan harus ada penggantinya dari pemerintah sudah dikirim dua kali lipat yang harus dipilih. Di sini diadakan fit and proper test dari yang kalau tidak salah 14, nanti tinggal 7," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Harapan kepada LPSK di Usianya yang ke-10 Tahun...

 

Ia menuturkan proses tes tersebut dapat memakan waktu satu jam untuk satu kandidat. Oleh sebab itu, mengingat banyaknya kandidat yang ada, proses pengujian dapat terjadi selama dua hari.

Setelah itu, Kahar menuturkan, mereka akan mengurutkan perolehan nilai kandidat tersebut untuk menentukan kandidat yang lolos sebagai anggota LPSK.

Menurutnya, pengumuman akan diberikan keesokkan hari setelah proses pengujian selesai.

"Setelah di fit and proper test, kita rapat, dilihat skornya, diranking, ambil tujuh, selesai," kata dia.

Baca juga: ELSAM: Anggaran LPSK Timpang antara Operasional dan Layanan Saksi dan Korban

Berikut nama-nama calon anggota LPSK:

1. Brigjen Pol Achmadi (anggota Polri)

2. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo (dosen)

3. Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo (purnawirawan Polri)

4. Kolonel Agustinus Purnomo Hadi (anggota TNI AD)

5. Askari Razak (petahana LPSK)

Halaman:


Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X