Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sampaikan Komitmen terhadap NKRI

Kompas.com - 05/12/2018, 16:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (5/12/2018), menerima jajaran Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Istana Merdeka, Jakarta.

Topik utama yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, yakni tentang komitmen INTI terhadap Pancasila dan NKRI.

"Di depan Bapak Presiden, kami menyampaikan komitmen terhadap kebinekaan, Pancasila dan NKRI," ujar Sekjen INTI Ulung Rusman, seusai pertemuan.

Wakil Ketua Umum INTI Budi S. Tanuwibowo menambahkan, salah satu bentuk dari komitmen itu, yakni bagaimana segenap anggota INTI berkarya di bidang masing-masing demi bangsa dan negara.

"Kami sebagai komunitas kan punya profesi masing-masing. Setiap profesi kami punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kami laksanakan profesi kami masing-masing dengan sebaikbaiknya. Niscaya negeri ini akan aman makmur," ujar Budi.

Selain itu, pengurus INTI juga mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi mengenai pemerintah yang setelah fokus melaksanakan pembangunan infrastruktur selama empat tahun terakhir, tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan yakni pembangunan sumber daya manusia.

Baca juga: Kedatangan Jokowi Disambut Meriah oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa

Soal rencana itu, INTI sangat mendukungnya. Menurut Budi, sumber daya manusia di Indonesia sebenarnya berkualitas. Namun, memang perlu penanganan yang baik agar semakin terarah lagi.

"Daya saing manusia di Indonesia ini secara potensial sebenarnya baik, di atas rata-rata. Namun perlu suatu penanganan yang lebih terencana dan baik," lanjut Budi.

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, pengurus INTI yang hadir dalam pertemuan itu, yakni 20 orang.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, menyanggah pernyataan Prabowo Subianto di forum internasional, yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat penyakit kanker stadium 4. Menurut Jokowi, capaian indeks persepsi korupsi Indonesia, jauh membaik. Presiden meminta pihak yang berkomentar harus berdasarkan data. Presiden juga berjanji, terus memperbaiki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com