JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung mempertanyakan pengamanan bagi para pekerja pembangunan infrastruktur di daerah rawan.
Jika pengamanan menjadi fokus, tak akan terjadi pembunuhan terhadap 31 pekerja infrastruktur di Kabupaten Nduga, Papua.
Para pekerja tersebut sedang mengerjakan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Mereka diduga dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Kita juga kaget dengarnya, kenapa pekerja-pekerja di daerah-daerah rawan tidak ada pengamanannya, harusnya ada dong, kita akan tanya lagi kalau ada rapat-rapat dengan Panglima TNI, dengan polisi," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Oleh sebab itu, kata Asril, Komisi I berencana memanggil TNI dan Polri untuk membahas peristiwa tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan kapan rapat bersama TNI dan Polri akan dilangsungkan.
Pertemuan, kata dia, tak akan digelar dalam waktu dekat lantaran Polri masih fokus untuk mengamankan Nduga pasca-peristiwa tewasnya 31 pekerja.
Selain itu, Komisi I juga masih menunggu perkembangan lanjutan dari peristiwa tersebut.
"Kita lihat dulu, hasil pemeriksaan awal kan belum ada. Pasti nanti ada lagi raker (Rapat Kerja) atau RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan tentara, polisi. Nanti kita tanya di sana, sambil ini kita mencari informasi dulu," jelas dia.
Baca juga: Pembantaian 31 Pekerja di Nduga, Polri Minta Masyarakat Tidak Cemas
Sebelumnya diberitakan, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Papua AKBP Suryadi Diaz membenarkan informasi tewasnya 31 pekerja PT Istaka Karya (BUMN) yang melakukan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, pada Sabtu (1/12/2018).
Diduga, 31 orang ini tewas dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ia merinci, 24 orang dibunuh pada hari pertama, kemudian 7 orang lainnya juga mengalami hal yang sama. Sementara, satu orang belum ditemukan, diduga melarikan diri.