Stafsus Presiden: Cuitan Dubes Saudi Tidak Pas

Kompas.com - 04/12/2018, 10:30 WIB
Bendera Arab Saudi. ThinkstockBendera Arab Saudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Keagamaan Internasional Siti Ruhaini Dzuhayatin menilai tidak pas cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaib di akun Twitter-nya tentang Gerakan Pemuda Anshor.

"Menurut saya sebagai staf khusus presiden, cuitan seperti itu tidak pas. Ini menurut saya, ya. Saya belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai ini," ujar Ruhaini kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

Alasannya, Osamah dinilai masuk terlalu dalam terhadap dinamika sosial politik yang terjadi di Indonesia.

Baca juga: GP Ansor dan PBNU Protes Kicauan Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Apalagi, substansi cuitannya yang mengatakan bahwa aksi unjuk rasa Reuni 212 yang digelar di Monas, Minggu (2/12/2018) lalu sebagai aksi balasan atas pembakaran bendera yang dilakukan oleh organisasi sesat, tidak sepenuhnya benar.

"Oleh sebab itu, saya sangat memahami atas protes yang dilayangkan PBNU. Memang itu tidak seharusnya dilakukan Pak Dubes. Seorang Dubes kan seharusnya menjadi representasi diplomatik negara," ujar Ruhaini.

Ruhaini mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan. Baik secara kenegaraan melalui Kementerian Luar Negeri RI, maupun secara personal antara Osamah dengan PBNU.

Baca juga: Kemenlu Protes Pernyataan Dubes Saudi soal GP Ansor

Ia sekaligus berharap agar cuitan Osamah tidak sampai berimbas pada hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi.

Melalui akun Twitter-nya, Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan, kegiatan pertemuan umat Islam di Monas kemarin, merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas melayangkan protes terhadap kicauan Osamah.

"Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai organisasi yang menyimpang secara aqidah dalam materi unggahan," ujar Yaqut seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera itu adalah bendera HTI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X