GP Ansor dan PBNU Protes Kicauan Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Kompas.com - 03/12/2018, 22:53 WIB
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas usai bertemu Menko Polhukam Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas melayangkan protes terhadap kicauan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi terkait reuni 212.

Melalui akun twitternya pada Minggu (2/12/2018), Osamah menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas kemarin merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang. Terkait hal itu, Yaqut meminta Osamah memberikan klarifikasinya.

"Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai organisasi yang menyimpang secara aqidah dalam materi unggahan," ujar Yaqut seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).


Baca juga: Tim Kampanye Anggap Peserta Reuni 212 Juga Ada yang Dukung Jokowi

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.

HTI, kata Yaqut, merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik serta kekuasaan.

Organisasi itupun telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.

Selain itu, Yaqut mengatakan, baik pelaku pembakaran maupun pelaku yang menyelundupkan bendera sudah diproses oleh kepolisian.

Baca juga: Tim Kampanye: Reuni 212 Berjalan Lancar Tak Lepas dari Andil Jokowi

Terkait unggahan Dubes Arab Saudi tersebut, Yaqut meminta kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk menggunakan koresponden diplomatik guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf.

"Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi unggahan dimaksud," kata Yaqut.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil SiradjKOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj
Protes terhadap kicauan Osamah juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU). Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mendesak pemerintah untuk menyampaikan nota protes kepada Kerajaan Arab Saudi dan memulangkan Osamah.

"Mendesak kepada Pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakan yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Indonesia," ujar Said melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Timses Jokowi Anggap Ada Unsur Kampanye di Reuni 212

Said menilai Osamah telah melakukan pelanggaran diplomatik dengan mencampuri urusan politik negara lain.

Selain itu, menurut Said, Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang sesat atau menyimpang.

"Padahal GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran. Bahkan kami keluarga besar NU menyesalkan kejadian tersebut," kata Said.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Novel Baswedan: Polri Sudah Diberi Waktu, Masa Perintah Presiden Diabaikan?!

Nasional
Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Nasional
Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Nasional
Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Mahfud MD Akui Pemberantasan Korupsi Alami Kemunduran, tetapi...

Nasional
Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Menurut Mahfud, Kunci Pemberantasan Korupsi adalah Penyederhanaan Birokrasi

Nasional
Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Soal Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, Komisi II: PKPU 18/2019 Jalan Tengah

Nasional
Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Ini Kasus-kasus Korupsi yang Terjadi Setelah Kemerdekaan...

Nasional
Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Nasional
Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Jelang Rakernas dan HUT PDI-P ke-47, Ini Instruksi Megawati

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Novel Baswedan: Semoga Kabareskrim Baru Punya Keseriusan dan Keberanian

Nasional
Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Ketua KPK: Jangan-jangan Ada Strategi Pemberantasan Korupsi Baru dari Presiden

Nasional
PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Nasional
Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Sekjen PDI-P: Semua Punya Peluang yang Sama

Nasional
Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Pekan Depan, Gibran Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo di DPD PDI-P

Nasional
Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Saut Sebut Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tak Konsisten

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X