Kompas.com - 03/12/2018, 18:05 WIB
Temuan Komnas HAM terkait perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental yang dipasung di panti rehabilitasi sosial. Foto diambil saat konferensi pers Komnas HAM, Senin (3/12/2018).  KOMPAS.com/JESSI CARINA Temuan Komnas HAM terkait perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental yang dipasung di panti rehabilitasi sosial. Foto diambil saat konferensi pers Komnas HAM, Senin (3/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan masih banyaknya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap penyandang disabilitas mental.

Kesimpulan ini mereka ambil setelah mengobservasi 6 panti rehabilitasi sosial di Kabupaten Brebes, Cilacap, Bantul, dan Sleman.

Baca juga: KPU: Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu 2019 Meningkat Tajam

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan, perhatian terhadap penyandang disabilitas mental dirasa masih kurang.

"Oleh karena itu dalam konteks Hari Disabilitas Internasional ini kami ambil kasus yang paling jarang diperhatikan orang yaitu penyandang disabilitas mental," ujar Anam di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Senin (3/12/2018).

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).KOMPAS.com/Devina Halim Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).

Anam mengatakan, beberapa kota sudah mulai gencar menata kotanya agar ramah untuk penyandang disabilitas. Akses-akses penyandang disabilitas diperbaiki. Namun tetap saja, pemerintah daerah masih melupakan fasilitas-fasilitas untuk penyandang disabilitas mental.

"Kami mengingatkan bahwa ada satu yang jarang tersentuh," kata dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Jangan Bebani Penyandang Disabilitas Mental untuk Memilih

 

Menurut dia, perhatian kepada penyandang disabilitas mental harus dimulai terlebih dahulu dari pengakuan martabat manusia. Komnas HAM menemukan banyak penyandang disabilitas mental yang ditangani tanpa memperhatikan martabat mereka.

Di panti-panti yang diobservasi Komnas HAM, mereka diisolasi di ruangan beralaskan tanah dengan genangan air yang bau.

Ada juga penyandang disabilitas mental laki-laki dan perempuan yang dipasung dalam satu ruangan. Padahal, kata Anam, penjahat yang dipenjara juga tidak diperlakukan seperti itu.

Baca juga: Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Disebut Lahir dari Perjuangan Panjang

 

Terkadang, petugas laki-laki di panti rehabilitasi sosial juga memandikan penyandang disabilitas perempuan.

Anam mengatakan dari penanganan semacam itu, tidak akan lahir kepedulian atas mereka.

"Kalau tidak ada human dignity, tidak mungkin ada turunan lain, tidak mungkin memikirkan fasilitas untuk mereka. Itu tidak akan kepikiran kalau tidak memetakan penyandang disabilitas mental dalam perspektif human dignity," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

LBM Eijkman: Ada Inkonsistensi Protokol Penelitian Terkait Vaksin Nusantara

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI: Jangan Hanya Berpikir Niat Nasionalisme

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Nasional
Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Menlu Serukan Solidaritas Global untuk Akses Vaksin

Nasional
Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Nasional
Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X