Sebut Tren Korupsi Semakin Buruk, Ini Solusi yang Ditawarkan Kubu Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengkritik praktik korupsi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, perilaku penyelenggara negara terkait korupsi memburuk. Bahkan, Sudirman menyebut trennya semakin menyedihkan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Lantas solusi apa yang ditawarkan oleh kubu pasangan Prabowo-Sandi untuk mengatasi persoalan tersebut?

Sudirman mengatakan, ada tiga langkah yang dinilainya dapat menekan tingginya angka korupsi.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Tren Korupsi di Era Jokowi Menyedihkan

Pertama, memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik dari sisi anggaran, jumlah personel dan kewenangan.

"Kami akan memperkuat KPK dengan anggaran yang lebih baik, orang yang lebih baik, jumlah personel yang lebih kuat, dengan kewenangan yang lebih," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Termasuk misalnya penyidik independen itu diberikan keleluasaan, misalnya penyidik independen itu mesti dihasilkan oleh KPK," ujar dia.

Langkah kedua, memilih teknokrat-teknokrat yang memiliki kredibilitas untuk memegang fungsi-fungsi tertentu di bidang pemerintahan.

Ketiga, pembiayaan politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi

Menurut Sudirman, tingginya biaya politik yang harus ditanggung partai dan para calon anggota legislatif menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik korupsi.

"Salah satu korupsi terbesar adalah di politik dan saya kira semua politisi mengeluh terkait biaya politik terlalu tinggi kalau dibiarkan ditanggung oleh para sponsor atau para calon. Itu mengakibatkan siklus korupsi tidak berhenti," ujar calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu.

Sudirman mengatakan, jika nantinya partai mendapat pembiayaan dari APBN, maka partai wajib transparan dan melaporkan keuangannya secara berkala kepada masyarakat.

"Itu akan dua manfaat sekaligus. Di samping dananya juga dicukupkan, transparansi politik juga akan terbangun," kata Sudirman.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Prabowo-Sandiaga