Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rencana Menghidupkan PMP Jangan Demi Dapatkan Suara Pecinta Pak Harto..."

Kompas.com - 30/11/2018, 18:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menghidupkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 2019 mendatang.

"Alhamdulilah apabila rencana itu menjadi kenyataan. Pelajar-pelajar kita memang butuh pendidikan moral Pancasila," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badarudin Picunang melalui pesan singkat, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Kemendikbud Kaji Kemungkinan Terapkan Pelajaran PMP pada 2019

 

Menurut dia, memang sudah seharusnya pemerintah saat ini mengaplikasi hal-hal positif yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Termasuk dalam hal ini menghidupkan kembali pelajaran PMP yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Andi sekaligus mengingatkan pemerintah supaya rencana tersebut tak bermuatan politis. Jangan sampai rencana itu berkaitan dengan Pemilu 2019.

"Asalkan rencana ini jangan bermuatan politis. Hanya mau mengambil ceruk suara pencinta Pak Harto. Sebab saya yakin kebanyakan kan akan berpikir begitu," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi: Begitulah kalau Pendidikan Moral Ditinggalkan...

 

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pasalnya rencana menghidupkan pelajaran PMP diwacanakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang diketahui maju kembali pada periode selanjutnya.

"Karena kenapa baru sekarang di saat masa kampanye dibahasakan?" ujar Andi.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan apakah rencana itu bermuatan politis atau tidak, ia berharap pemerintah betul-betul mengimplementasikannya.

Baca juga: Caleg Partai Berkarya Dekati Milenial dan Andalkan Figur Soeharto

 

"Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang diajarkan di PMP masa Pak Harto, yakni menguraikan butir per butir Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Andi.

Diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kemungkinan penerapan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah pada 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (30/11/2018).

"Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kami masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Pak Harto Hidupnya Sederhana, Kok Tega Disebut Guru Korupsi

Kajian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, di Kota Malang, Jawa Timur.

Berbeda dengan PMP pada era Orde Baru, PMP yang sedang dikaji ini direncanakan akan lebih konkret dalam hal penanaman nilai-nilai ke-Indonesia-an.

Penerapan penanaman nilai itu yakni mengajarkan etika. Kemudian, diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku.

PMP direncanakan diterapkan sejak sekolah pra-dasar.

Kompas TV Partai Berkarya akan melaporkan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah karena menyebut Presiden kedua RI Suharto sebagai guru korupsi di Indonesia. Bagi partai Berkarya pernyataan itu merupakan pencemaran nama baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com