Politisi PSI Nilai Prabowo Tak Layak Sebut Korupsi di RI seperti Kanker Stadium 4

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest berpendapat calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, tidak layak menyebut korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4.

Sebab, Prabowo sendiri membiarkan eks koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif.

"Pernyataan semacam ini tidak layak keluar dari Pak Prabowo, mengingat partainya adalah yang paling banyak meloloskan caleg eks koruptor, ada 6 caleg," ujar Rian melalui keterangan tertulis, Rabu (28/11/2018).

Jika Prabowo memiliki semangat besar dalam memberantas korupsi, Rian mengatakan Prabowo akan mencoret nama mantan koruptor dari daftar caleg Gerindra. Sebagai ketua umum partai, Prabowo mudah untuk melakukan hal itu.

Rian juga menyinggung keberadaan orang-orang yang mendukung Orde Baru di belakang Prabowo-Sandiaga, seperti Titiek Soeharto dan Tommy Soeharto. Dia mengingatkan rezim Soeharto ditumbangkan salah satunya karena praktik korupsi.

Dia pun meminta Prabowo melakukan tindakan konkret di internalnya daripada mengeluarkan pernyataan kontroversial.

"Politik sejatinya adalah perbuatan kongkret bukan kata-kata dan retotika saja," kata dia.

Berdasarkan Daftar Caleg Tetap KPU, Partai Gerindra mengusung enam calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi.

Baca juga: KPU Bantah Gerindra dan PKS Tarik Caleg Eks Koruptor

Enam caleg tersebut, terdiri dari tiga orang caleg DPRD Provinsi dan tiga orang caleg DPRD Kabupaten/Kota.

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria pernah mengatakan Dewan Pimpinan Pusat telah memerintahkan Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang Partai Gerindra untuk mengganti lima caleg eks koruptor.

Partainya hanya mengusung satu caleg eks koruptor, yakni M Taufik, caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Namun, hal itu dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pernyataan Prabowo

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujarnya.