Mendagri: DPRD Punya Kantor, Jangan Sering Duduk di Kantor SKPD

Kompas.com - 26/11/2018, 20:38 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (26/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan anggota DPRD di seluruh pemerintah daerah berhati-hati soal korupsi.

Mereka diminta untuk tidak bermain-main dengan perencanaan anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hal ini disampaikan Tjahjo kepada ketua DPRD berbagai daerah yang hadir dalam pembekalan diklat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/11/2018). 

"Tolong kepada teman-teman ketua DPRD, anggota DPRD kan sudah punya kantor, tolong lah jangan sering-sering duduknya di kantor SKPD," ujar Tjahjo.


Tjahjo memahami, semua anggota Dewan memiliki konstituen. Dia mengingatkan pelaksanaan aspirasi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan mekanisme penganggaran.

Dia tidak ingin kasus korupsi massal yang terjadi di Malang, Jambi, dan Sumatera Utara terulang kembali.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Rp 500 Miliar untuk Beli Lahan Eks Kedubes Inggris

"Tolong ya itu yang terakhir. Ini perencanaan anggaran tolong, dirembuk dengan baik antara DPRD dan bupati, wali kota, gubernur," ujar Tjahjo.

Dalam pembekalan kepala daerah dan ketua DPRD, akan ada sesi materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tjahjo meminta kepala daerah dan ketua DPRD untuk memanfaatkan sesi itu sebaik mungkin.

Mereka diminta untuk bertanya sebebasnya kepada KPK agar tidak tersandung kasus korupsi.

Kompas TV Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung pengemudi ojek online terus menuai protes. Kali ini pengemudi ojek online di Kota Malang, Jawa Timur berunjuk rasa meminta Prabowo meminta maaf atas pernyataannya. Unjuk rasa para pengemudi ojek online ini digelar di depan Kantor DPRD Kota Malang Jawa Timur. Dalam orasinya mereka mengecam pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang mengaku sedih dengan beredarnya meme yang menggambarkan masa depan anak bangsa hanya menjadi pengemudi ojek setelah lulus sekolah. Pernyataan ini dinilai menghina profesi ojek online. Mereka mendesak Prabowo Subianto segera meminta maaf kepada pengemudi ojek online. Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi ojek online di sejumlah daerah terkait pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto ditanggapi pasangannya yang merupakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno. Menurut Sandi apa yang dikatakan Prabowo hanya motivasi bagi pengemudi ojek online agar bisa meningkatkan perekenomin mereka. Pernyataan itu disampaikan Sandiaga saat menemui ratusan petani tebu di Desa Kedungjajang, Lumajang Jawa Timur. Sandi juga menyebut pengemudi ojek online merupakan profesi yang sangat mulia dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Nasional
Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X