Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen: GP Ansor Sudah Beri Keterangan kepada Polisi soal Dana Kemah Pemuda Islam

Kompas.com - 26/11/2018, 20:30 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Gerakan Pemuda (GP) Ansor Adung Abdul Rochman menuturkan, bahwa pihaknya telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan korupsi anggaran Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017.

Acara yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah itu digelar pada 16-17 Desember 2017 di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah.

Adung mengatakan, saat memenuhi panggilan penyidik pada pertengahan November 2018, salah satu anggota GP Ansor yang menjadi panitia acara telah memaparkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana oleh organisasinya.

Dalam pemanggilan tersebut hadir pula pihak dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Kami juga sudah diperiksa, panitianya juga sudah dimintai keterangan oleh polisi," ujar Adung saat dihubungi, Senin (26/11/2018).

"Jadi awalnya semuanya itu diundang. Pihak kemenpora, Ansor dan pihak Pemuda Muhammadiyah diundang. Nah saat itu yang bisa hadir baru dua pihak, Kemenpora dan GP ansor karena pemuda muhammadiyah sedang berhalangan," kata dia.

Adung menjelaskan, untuk menyelenggarakan acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia, Kemenpora menganggarkan dana sebesar Rp 5 miliar.

Menurut dia, masing-masing organisasi menerima anggaran sebesar Rp 2 miliar. Dana tersebut digunakan oleh GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah untuk mengerahkan anggotanya sebanyak 10 ribu orang guna menjadi peserta dalam acara tersebut.

Sementara itu, Kemenpora juga memberikan dana Rp 1 miliar untuk membiayai hal-hal teknis acara tersebut.

Dana itu ditransfer pihak Kemenpora ke rekening organisasi GP Ansor, sebab panitia kemah dan apel diketuai oleh anggota dari GP Ansor.

Adung mengatakan, keanggotaan panitia acara kemah dan apel merupakan gabungan antara GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Kemudian disepakati salah satu anggota GP Ansor menjadi ketua panitia acara.

Baca juga: Sekjen Pemuda Muhammadiyah Bantah Adanya Dana Fiktif saat Kemah Pemuda Islam

Di sisi lain, masing-masing organisasi juga memiliki panitia internal yang bertugas untuk mengordinasikan peserta kemah dan apel.

Setelah acara, lanjut Adung, GP Ansor menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebesar Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar terkait penyelenggaraan acara ke pihak Kemenpora.

Ia pun memastikan laporan pertanggungjawaban yang dibuat GP Ansor tidak bermasalah.

"Kami mempertanggungjawabkan uang yang sudah diberikan kepada kami. Ansor sudah membuat LPJ (laporan pertanggungjawaban) setelah kegiatan itu," ucapnya.

"Insya Allah tidak ada masalah. LPJ sudah diserahkan ke Kemenpora. Setelah itu proses berikutnya aman-aman saja karena Kemenpora juga tidak ada masalah, tidak manggil kami selama setahun ini," tutur Adung.

Dugaan korupsi

Anggaran Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 tengah menjadi polemik setelah munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret Pemuda Muhammadiyah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menemukan dugaan penggunaan fiktif anggaran APBN Kemenpora yang digunakan dalam kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia Tahun 2017.

Ia mengatakan, penggunaan anggaran fiktif ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang disusun pihak Pemuda Muhammadiyah. 

"Kemudian dari hasil pemeriksaan awal memang diduga ada anggaran dana sekitar Rp 2 miliar yang tidak dihabiskan penuh yang diduga kurang dari separuh ada data fiktif dalam penggunaannya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/11/2018).

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Ketua Panitia dari pihak Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani.

Baca juga: Penjelasan GP Ansor terkait Anggaran Rp 5 Miliar untuk Kemah Pemuda Islam 2017

Saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Jumat (23/11/2018), Dahnil mengatakan pihaknya telah mengembalikan Rp 2 miliar ke Kemenpora.

Kepada polisi, Dahnil menyebut pengembalian tersebut atas nama Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan dana bersumber dari kas internal organisasi.

Pengembalian dilakukan sesaat sebelum pemeriksaan terhadap Dahnil dan Ketua Panitia Kemah Pemuda Islam Indonesia Ahmad Fanani berlangsung di Polda Metro Jaya.

Kompas TV Ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana, kegiatan kemah dan apel pemuda islam Indonesia. Selepas pemeriksaan, Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Bhakti Suhendarwan menyatakan, terkait kasus yang diselidiki, ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku telah mengembalikan Rp 2 M ke kementerian pemuda dan olahraga pada jumat lalu (23/11).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com