Pengguna Internet Tinggi, Indonesia Dinilai Berpotensi Besar Terancam Serangan Siber

Kompas.com - 23/11/2018, 06:04 WIB
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Asep Chaerudin menyebut, jutaan ancaman terkait server siber berpotensi menyerang Indonesia setiap tahunnya.

Ancaman tersebut muncul dari dalam dan luar negeri. Bentuknya, bisa bermacam-macam, seperti pasmen, dos, malware, hingga trojan.

Asep menerangkan, Indonesia punya ancaman yang besar terkait serangan server siber, lantaran tingginya jumlah pengguna internet.

"Indonesia itu sebetulnya potensi mengancam dan diancam itu besar sekali. Kenapa? 143 juta penduduk indonesia itu sebagai pengguna dari internet. Oleh karena itu kemungkinan ancaman itu besar banget," kata Asep usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar Kemendagri di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Menurut Asep, ancaman serangan siber akan selalu ada. Namun, pihaknya tak bisa memprediksi ancaman itu secara langsung. Prediksi, hanya bisa dilakukan BSSN secara global.

Belakangan, muncul ancaman serangan server siber terkait data informasi jaringan infrastruktur Pemilu. 

Tujuan penyerangan terhadap jaringan ini adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Taktik yang digunakan oleh penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

Selain itu, penyerang juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi dengan tujuan mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilu.

Taktik yang digunakan adalah memanfaatkan media daring, yaitu dengan penyebaran informasi palsu, kebocoran info, dan menyebarkan ke orang lain.

Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, hingga mengalahkan lawan politik.


Mengantisipasi hal tersebut, Asep mengklaim, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkair untuk melakukan pengamanan.

"Setiap saat potensi ancaman itu ada. Setiap saat potensi gangguan ada. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan seluruh komunitas, dengan seluruh sektor pemerintah, baik dengan sektor akademisi, komunitas, kita semua bekerjasama," ujar Asep.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X