Pengguna Internet Tinggi, Indonesia Dinilai Berpotensi Besar Terancam Serangan Siber

Kompas.com - 23/11/2018, 06:04 WIB
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDeputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN Asep Chaerudin

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Asep Chaerudin menyebut, jutaan ancaman terkait server siber berpotensi menyerang Indonesia setiap tahunnya.

Ancaman tersebut muncul dari dalam dan luar negeri. Bentuknya, bisa bermacam-macam, seperti pasmen, dos, malware, hingga trojan.

Asep menerangkan, Indonesia punya ancaman yang besar terkait serangan server siber, lantaran tingginya jumlah pengguna internet.

"Indonesia itu sebetulnya potensi mengancam dan diancam itu besar sekali. Kenapa? 143 juta penduduk indonesia itu sebagai pengguna dari internet. Oleh karena itu kemungkinan ancaman itu besar banget," kata Asep usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang digelar Kemendagri di Hotel E Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Menurut Asep, ancaman serangan siber akan selalu ada. Namun, pihaknya tak bisa memprediksi ancaman itu secara langsung. Prediksi, hanya bisa dilakukan BSSN secara global.

Belakangan, muncul ancaman serangan server siber terkait data informasi jaringan infrastruktur Pemilu. 

Tujuan penyerangan terhadap jaringan ini adalah untuk mengganggu, menonaktifkan, mengambil alih, mengendalikan, hingga mencuri integritas data pemilih.

Taktik yang digunakan oleh penyerang, di antaranya hacking, social enginering, hingga malware.

Selain itu, penyerang juga menjalankan aksinya melalui diseminasi informasi dengan tujuan mengubah opini publik dan mempengaruhi perilaku pemilu.

Taktik yang digunakan adalah memanfaatkan media daring, yaitu dengan penyebaran informasi palsu, kebocoran info, dan menyebarkan ke orang lain.

Serangan dilakukan dengan berbagai motivasi, antara lain memperoleh keuntungan finansial, keinginan balas dendam, membuat konflik di media sosial, hingga mengalahkan lawan politik.


Mengantisipasi hal tersebut, Asep mengklaim, pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkair untuk melakukan pengamanan.

"Setiap saat potensi ancaman itu ada. Setiap saat potensi gangguan ada. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan seluruh komunitas, dengan seluruh sektor pemerintah, baik dengan sektor akademisi, komunitas, kita semua bekerjasama," ujar Asep.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X