Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Erick Thohir, Wasekjen Demokrat Sebut SBY Berkontribusi terhadap Industri Kreatif

Kompas.com - 22/11/2018, 12:15 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Putu Supadma Rudana membantah pernyataan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, yang mengklaim Presiden Joko Widodo sebagai Presiden pertama yang memperhatikan sektor industri kreatif.

"Saya rasa Erick Thohir sangat tidak paham dan memalukan sebagai ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick harusnya melihat data sebelum bicara," kata Putu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/11/2018).

Putu lantas memaparkan kontribusi Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk industri kreatif di Indonesia.

Baca juga: SBY Baru Kampanyekan Prabowo-Sandiaga pada Maret 2019, Apa Kata Tim Pemenangan?

Menurut dia, sejak 2006, SBY sudah menginstruksikan pengembangan ekonomi kreatif di Indnesia. Pada tahun 2007, dilakukan peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia pada Trade Expo Indonesia.

Di tahun 2008, SBY meluncurkan cetak biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 dan Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif Indonesia.

Selain itu, di 2009 juga ada pencanangan Indonesia Kreatif.  Tak hanya itu, sejak 2009 Pemerintahan SBY menggelar Pekan Produk Kreatif dan Pameran Ekonomi Kreatif.

Jadi, kata dia, badan ekonomi kreatif sebenarnya sudah ada sejak era SBY, dengan nama pariwisata ekonomi kreatif.

"Ini sangat disayangkan kapasitas ketua timses pak Jokowi seperti ini. Pernyataan Erick sangat prematur dan menunjukan ketidak pahaman tentang ekonomi kreatif serta membuat malu Presiden Jokowi," ujar Putu.

Putu justru menyindir era kepemimpinan Jokowi yang menurut dia sudah menurunkan anggaran untuk badan ekonomi kreatif dari sekitar Rp 1,5 Triliun menjadi Rp 659 Milyar di tahun 2019.

"Saya sebagai anggota komisi X DPR RI justru merasa bahwa Bekraf ini pelan pelan dikerdilkan bukan diperhatikan, padahal banyak program-program ekonomi kreatif yang berfokus pada kearifan lokal dan memberikan kontribusi kepada masyarakat harus dikembangkan dengan maksimal," kata dia.

Atas dasar data-data yang ia paparkan itu, Putu menilai Erick Thohir aneh dan tidak paham substansi. Ia juga menilai bos Mahaka Group itu asal bicara dan menerapkan prinsip asal bapak senang (ABS). 

"Lebih baik pak Jokowi mempertimbangkan kembali, apakah Erick Thohir pantas sebagai ketua tim kampanye nasional (TKN) Jokowi - Maaruf," kata Putu.

Dikutip Tribunnews.com, Erick Thohir menilai Jokowi merupakan Presiden pertama yang memperhatikan industri kreatif.

Baca juga: Prioritas Demokrat dan SBY yang Baru Turun Gunung Bulan Maret untuk Prabowo

"Beliau (Jokowi) yang pertama kali melakukan trobosan industri kreatif di Indonesia," kata Erick Thohir kepada wartawan dalam acara #01Fest di Epiwalk, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/11/2018).

Jika ada seseorang yang mengaku-ngaku menginisasi industri kreatif di Indonesia, Erick Thohir justru mempertanyakan hal tersebut.

"Pak Jokowi sebagai presiden yang pertama kali melakukan ada sebuah badan industri kreatif. Beliau yang pertama kali jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ya agak aneh," pungkas Erick Thohir.

Kompas TV Pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah. Salah satunya soal regulasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com