Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakornas, Kemendagri Sebut Masih Banyak PR Jelang Pemilu

Kompas.com - 22/11/2018, 11:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo hadir memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, ia menyebut, ada sejumlah hal yang menjadi PR penyelenggara pemilu, pemerintah dan masyarakat, untuk menghadapi Pemilu 2019. Misalnya, partisipasi pemilih, peran petugas pemilu di lapangan, masalah hoaks, hingga black campaign.

Hadi mengatakan, suksesnya pemilu bukan hanya bergantung dari integritas penyelenggara pemilu, tapi juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu.

Pemerintah pusat dan daerah dinilai wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pemilu sebagai upaya pencapaian pemilu yang demokratis.

"Aspirasi masyarakat dalam pemilu harus tersalurkan secara ilmiah. Oleh karena itu perlu penciptaan iklim kodusif di seluruh daerah," kata Hadi di El Royale Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Soal Oso, Eks Komisioner KPU Minta Penyelenggara Pemilu Solid

Hal yang tak kalah penting untuk menjadi perhatian dalam Pemilu yaitu partisipasi masyarakat. Selama ini, kata Hadi, terjadi fluktuasi partisipasi masyarakat dalam Pemilu dari tahun ke tahun.

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2004 yaitu 84 persen, Pemilu 2009 sebesar 71 persen, dan Pemilu 2014 sebesar 74 persen.

Hadi mengatakan, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menjadi 77 persen.

Kepada perwakilan asosiasi DPRD Provinsi dan Kabupaten yang hadir, Hadi juga mengimbau supaya mereka dapat mendukung suksesnya Pileg dan Pilpres dari aspek penguatan kelembagaan.

"Fenomena fluktuasi partisipasi masyarakat dalam pemilu harus kita sikapi dengan baik. Untuk memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya pemilu bagi kehidupan bangsa dan bernegara, ujar Hadi.

"Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar, namun demikian, Pemilu bukanlah tujuan, melainkan proses politik yang sesuai dengan semangat konstitusi," sambungnya.

Hadir dalam Rakornas tersebut, Ketua Bawaslu Abhan, Komisioner KPU Ilham Saputra, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) Asep Chaerudin.

Peserta Rakornas terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Provisi, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Bidang Poldagri dan Kewaspadaan Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com