KPU: Surat Edaran Bawaslu soal Aturan Kampanye Penting untuk Tindakan Preventif

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendukung Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait larangan kampanye.

SE dengan nomor 1978/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tersebut dikeluarkan pada Rabu, 21 November 2018. Isinya untuk mengingatkan peserta pemilu terkait aturan-aturan kampanye.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menuturkan, surat tersebut dapat menjadi pengingat bagi peserta pemilu dalam melakukan tahapan-tahapan menjelang hari pencoblosan.

"Surat Bawaslu tersebut penting sebagai bentuk pendekatan preventif-antisipatif agar semua peserta pemilu, baik pilpres dan pileg, kembali menyergarkan ketentuan larangan dalam kampanye," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11/2018). 

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Heran Bawaslu Proses Laporan Budek-Buta

Hasyim juga mengingatkan bahwa pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Untuk itu, ia meminta seluruh peserta menghindari tindakan yang tidak mendidik publik, misalnya kampanye yang mengandung fitnah dan kebohongan.

Hasyim pun berharap surat tersebut semakin menyadarkan para peserta pemilu untuk berpedoman pada peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Diharapkan agar peserta pemilu mematuhi rambu-rambu kampanye yang telah ditentukan dan dikuatkan melalui SE Bawaslu tersebut," ungkap dia.

Baca juga: Lindungi Hak Politik Difabel, Bawaslu Jombang Terbitkan Buku Saku

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI Abhan itu, disebutkan larangan berkampanye seperti tertuang pada Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu.

Di antaranya adalah larangan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina berdasarkan SARA, menghasut, dan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Tertulis dalam surat tersebut, Bawaslu juga mengingatkan bahwa mereka melakukan pengawasan dan penindakan demi menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas.