Sebut Demokrasi Mulai Tercoreng, Ini Kata Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti proses demokrasi di Indonesia yang dinilainya mulai tercoreng.

Menurut dia, hal itu terlihat dari menurunnya kebebasan mengekspresikan diri di media sosial yang dianggapnya melanggar hak dasar seorang warga negara.

"Sangat menyedihkan juga bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi mengalami bentuk pengerdilan," ujar Prabowo, saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Economic Forum 2018, di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

"Orang-orang yang menggunakan hak kebebasan berekspresi atau beropini kadang-kadang di sosial media diburu," lanjut dia.

Baca juga: Menperin Bantah Tudingan Prabowo soal Paket Kebijakan Ekonomi, Ini Penjelasannya

Hal lain yang disoroti Prabowo adalah tuduhan radikalisme. Menurut dia, contohnya beberapa ulama yang dilarang memberi ceramah karena tuduhan ekstrimisme.

Prabowo juga mengaku pernah dianggap sebagai pendukung ISIS, dan langsung dibantahnya.

Prabowo menegaskan bahwa partainya berjuang untuk membela Pancasila dan kebinekaan.

"Saya sendiri telah diberi label sebagai pendukung ISIS yang berjuang untuk kekhalifahan. Jenis tuduhan seperti ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan yang ada," kata Prabowo.

"Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras dan semua agama. Oleh karena itu, saya sangat khawatir," ujar dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Pemerintah Menyerah pada Asing, Ini Kata Menko Darmin

Prabowo juga menyebutkan persoalan terkait data pemilih tetap dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah mencoreng demokrasi.

Data tersebut masih dalam proses penyempurnaan oleh penyelenggara pemilu hingga saat ini.

Prabowo mengingatkan, seluruh pihak menjaga roda demokrasi dan menjamin jalannya pemilu yang adil.

"Sekarang ada kontroversi dalam pemilihan umum karena ada sekitar 30 juta nama yang tidak bisa dibuka. Bahkan 1 juta nama yang tidak terhitung saja sebetulnya merupakan pelanggaran, ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang nyata," kata Prabowo.