BIN Bantah Suap Ormas demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Kompas.com - 20/11/2018, 23:01 WIB
Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto Saat Konferensi Pers di daerah bilangan Jakarta Selatan, Pancoran, Senin (27/8/2018)Reza Jurnaliston Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto Saat Konferensi Pers di daerah bilangan Jakarta Selatan, Pancoran, Senin (27/8/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto membantah kabar bahwa Kepala BIN menyuap sejumlah organisasi kemahasiswaan agar tidak mengkritisi pemerintah. Kabar tersebut berembus di media sosial Twitter.

Wawan menuturkan, akun tersebut menduga Kepala BIN menyerahkan uang "bungkam" sejumlah Rp 200 juta per bulan kepada masing-masing organisasi.

"Kabarnya ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi," katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

Baca juga: Penjelasan BIN soal 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme

"lsu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," sambungnya.

Ia menegaskan bahwa BIN tidak pernah melarang siapapun untuk memberikan kritik terhadap pemerintah.

Namun, Wawan menambahkan, kritik tersebut baiknya disertai fakta agar dapat menjadi saran yang membangun negara.

"BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi," kata dia.

Baca juga: BIN Siap jika Dipanggil DPR Terkait Pengadangan Aktivis #2019GantiPresiden

Pada kesempatan itu, Wawan juga menegaskan bahwa institusinya membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi atau menyelenggarakan acara deklarasi tertentu.

Meski membebaskan, ia menekankan pentingnya bagi publik untuk menaati aturan yang berlaku terkait tindakan-tindakan tersebut.

" Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)," terang Wawan.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X