Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/11/2018, 07:32 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, mengkritik rencana Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk membuat uang braille.

Arya mengatakan, uang rupiah yang beredar saat ini sudah memiliki tanda braille untuk dikenali para penyandang tunanetra.

Adapun, rencana untuk membuat uang braille itu diungkapkan oleh Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo.

"Ini lucu sebenarnya pendapat Hashim karena sejak dulu itu, 2016 itu uang rupiah kita itu sudah bisa dikenali oleh kaum disabilitas. Jadi itu diraba pun, kaum disabilitas sudah tahu, berapa sebenarnya harga atau nilai dari uang rupiah tersebut," ujar Arya dalam keterangannya, Sabtu (17/11/2018).

Baca juga: Tunanetra Banyak Ditipu, Prabowo-Sandiaga Ingin Buat Uang Braille

Arya mengatakan, Bank Indonesia sudah memberikan tanda braille pada uang rupiah yang beredar di masyarakat.

Melalui tanda itu, penyandang tunanetra bisa membedakan pecahan uang yang mereka terima. Arya berpendapat, Hashim tidak tahu mengenai hal itu.

Selain soal uang braille, Arya juga mengkritik pernyataan Hashim soal penyandang tunanetra yang suka ditipu saat bekerja sebagai tukang pijat.

Baca juga: Prabowo Ungkap Keinginannya Pensiun dari Dunia Politik, tapi...

Menurut dia, pernyataan Hashim itu sama seperti merendahkan tunanetra.

"Tunanetra itu banyak pekerjaannya, tidak hanya tukang pijat. Jadi jangan direndahkan juga kalau tunanetra itu hanya jadi tukang pijat," kata dia.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menyatakan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyediakan uang ramah tunanetra jika terpilih.

Hal itu disampaikan Hashim dalam acara peluncuran buku Paradoks Indonesia karya Prabowo versi huruf braile di Media Center BPN Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

"Kebanyakan teman-teman penyandang tunanetra pekerjaannya di panti pijat. Ada yang ditipu. (katanya) Diberi Rp 50.000 enggak taunya Rp 5.000. Itu untuk mata uang braile," kata Hashim.

Seperti diberitakan, BI mendesain uang rupiah agar para penyandang tuna netra bisa mengenali secara langsung besaran uang tersebut dengan meraba bagian pinggir kertas.

Uang pecahan Rp 100.000 mempunyai 1 blind code, Rp 50.000 mempunyai 2 blind code, Rp 20.000 mempunyai 3 blind code, Rp 10.000 mempunyai 4 blind code, Rp 5.000 mempunyai 5 blind code, Rp 2.000 mempunyai 6 blind code, dan Rp 1.000 mempunyai 7 blind code.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com