Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Prabowo-Sandi Sebut Penebar Ketakutan adalah Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Kompas.com - 12/11/2018, 09:15 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, pihaknya sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang menyebut ada pihak-pihak di dalam negeri yang berusaha menakut-nakuti anak muda bangsa.

Namun, menurut Andre, yang menebar ketakutan kepada anak muda itu ialah kebijakan Pemerintah yang membuat ketidakpastian perekonomian Indonesia.

“Saya sepakat dengan pak Jokowi ada yang menyebar ketakutan di negeri kita, tetapi yang menebar itu siapa? Yang menebar itu adalah orang yang bikin kebijakan ekonomi yang nyungsep (turun) sehingga masyarakat takut sama ekonomi,” ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/11/2018).

Andre menuturkan, pihak yang menebar ketakutan di masyarakat adalah pengambil kebijakan ekonomi.

Ia menilai, dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat ketersediaan lapangan pekerjaan bagi generasi milineal semakin sulit.

“Anak-anak milineal takut enggak dapat pekerjaan. Emak-emak pada takut ke pasar karena harga-harga kebutuhan bahan pokok tinggi sulit tercapai gaji itu yang terjadi ketakutan melanda rakyat,” kata Andre.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, ada pihak-pihak di dalam negeri yang berusaha menakut-nakuti anak muda bangsa.

Baca juga: Jokowi Sebut Ada Pihak yang Berusaha Menakut-Nakuti Rakyat Indonesia

Padahal, bangsa lain saat ini takut terhadap Indonesia, khususnya terhadap anak muda Indonesia, lantaran anak muda membawa banyak perubahan yang progresif.

Jokowi mengatakan, rakyat harus waspada terhadap pihak-pihak yang gemar menakut-nakuti itu.

"Yang harus diwaspadai adalah ada dari dalam negeri yang menakut-nakuti anak muda kita sendiri. Ada yang menakut-nakuti rakyat kita sendiri," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara peringatan HUT ke-4 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Indonesian Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Minggu (11/11/2018) malam.

Kompas TV Partai Gerindra menilai wajar pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentang keuntungan parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan meski diuntungkan dengan munculnya kader menjadi capres atau cawapres tetap saja kinerja dari mesin parpol untuk pemenangan para caleg. Ferry menambahkan faktor sang caleg juga berperan penting bersama mesin parpol untuk mendulang suara masyarakat di pemilu. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengaku apa yang dialami Partai Demokrat juga dirasakan oleh PPP. Sebagai parpol yang kadernya tidak diusung sebagai capres-cawapres PPP merasa perlu kerja ekstra untuk merebut suara di pemilihan legislatif. Meski demikian Arsul Sani mengklaim partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan keuntungan elektabilitas dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com