Timses Jokowi Sebut "Politik Genderuwo" Istilah untuk Politisi Penyebar Ketakutan

Kompas.com - 09/11/2018, 17:46 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan makna dari istilah politik genderuwo yang diungkapkan Presiden Joko Widodo.

Karding mengatakan istilah tersebut ditujukan kepada politisi yang suka menyebar propaganda dan ketakutan di masyarakat.

"Politik genderuwo itu adalah satu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang dalam pernyataannya, kampanyenya, selalu membangun narasi propaganda tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah masyarakat," ujar Karding ketika dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2018).

Karding mengatakan propaganda itu membuat rakyat terpapar isu-isu hoaks dan fitnah. Optimisme masyarakat terhadap Indonesia pun bisa luntur.


Padahal, kata Karding, seharusnya pemilu ini membuat masyarakat merasa gembira. Sebab banyak calon-calon pemimpin yang berkomitmen memberikan kesejahteraan kepada mereka.

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

"Itu yang disindir oleh Pak Jokowi," kata Karding.

Karding mengatakan Presiden Jokowi ingin masyarakat tidak terus menerus 'dicekoki' propaganda semacam itu. Kata Karding, Jokowi tidak ingin hal-hal sepele dan teknis terus menjadi perdebatan masyarakat.

Politik genderuwo

Setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden RI Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Nasional
Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Ada Capim KPK yang Diduga Terima Gratifikasi tetapi Lolos, Ini Kata Pansel

Nasional
Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Yorrys Raweyai: Blokir Internet di Papua Bukan Solusi

Nasional
Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Jokowi Diharapkan Beri Perhatian Lebih atas Seleksi Capim KPK

Nasional
Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Mendagri: Saya Sering Pindah ke Mobil Patwal karena Crown Mogok

Nasional
PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

PPP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Tak Mengagendakan MPR sebagai Lembaga Tertinggi

Nasional
Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Nasional
Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Nasional
Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Perwakilan KPK yang Kandas jadi Pimpinan Lembaga Anti Rasuah...

Nasional
KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos 'Profile Asssessment'

KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos "Profile Asssessment"

Nasional
Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Informasi Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X