Rumah DP 0 Persen Disebut Bisa Minimalisasi Korupsi pada ASN, TNI, dan Polri

Kompas.com - 07/11/2018, 20:17 WIB
Ilustrasi rusunawa umm.ac.idIlustrasi rusunawa
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah pemerintah menyiapkan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen bagi ASN, anggota TNI dan Polri.

Pemenuhan rumah sebagai kebutuhan primer atau pokok dinilai akan turut mempengaruhi ASN, TNI, Polri untuk tak melakukan pelanggaran hukum, khususnya pungli dan korupsi.

“Saya meyakini pemenuhan rumah untuk ASN, Polri dan TNI sebagai langkah tepat pemerintah, khususnya menyangkut kesejahteraan dan meminimalisasi pelanggaran hukum,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/11/2018).

Sahroni menilai salah satu penyebab masih munculnya persoalan pungli dan korupsi tak lepas dari tingginya kebutuhan dasar. Persoalan tingginya harga hunian membuat oknum ASN, TNI dan Polri mencari segala cara.

Baca juga: Sulit Cari Lahan untuk Rumah Tapak, Pemerintah Bangun Rusun untuk ASN, TNI, Polri

Di Polri misalnya, paradigma negatif masyarakat terhadap kasus pungli yang dilakukan korps Bhayangkara di bidang pelayanan ataupun lalu lintas masih kerap muncul.

Catatan lainnya, banyak peristiwa penggusuran rumah dinas TNI berujung penolakan dan bahkan bentrokan karena keluarga TNI tak memiliki hunian tetap.

“Saat gaji dirasakan tak lagi mencukupi karena berbagai kebutuhan pokok lainnya, oknum ASN, Polri atau bahkan anggota TNI akhirnya terpikir untuk mencari celah pendapatan dengan cara memanfaatkan kewenangan. Potensi pungli dan korupsi pun terbuka,” ujar politisi Partai Nasdem ini.

Menurut Sahroni, kendala di kepemilikan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri adalah DP yang nilainya cukup besar. Banyak yang hingga kini tak memiliki hunian karena tak memiliki tabungan mencukupi untuk pelunasan DP.

"Dengan menyelesaikan persoalan ini, maka akan meminimalisir terjadinya praktik pungli dan korupsi,” ujar Sahroni.

Presiden Jokowi pada Rabu (7/11/2018) siang ini memimpin rapat terbatas membahas percepatan pembangunan rumah untuk ASN, anggota TNI dan Polri.

Baca juga: Jokowi Kebut Rumah untuk ASN, TNI dan Polri, Puan Bantah Terkait Pilpres

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebut, nantinya para ASN, anggota TNI dan Polri bisa membeli rumah yang dibangun pemerintah dengan uang muka 0 persen. Sementara itu, masa cicilan bisa sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun, maksimum 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," ucap Bambang.

Kendati demikian, Bambang mengakui pemerintah terhambat pada ketersediaan lahan dalam menjalankan program ini. Sebagai solusinya, pemerintah akan membangun apartemen atau rumah susun.

"Kita arahkan kompleks apartemen, rusun, tidak landed house (rumah tapak)," kata Bambang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X