KILAS

Indonesia Berkomitmen Dukung Tercapainya Agenda GHSA 2024

Kompas.com - 06/11/2018, 15:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah), Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri), dan Jenderal Menteri Kesehatan Italia Guiseppe Ruocco (kanan) membuka forum Global Health Security Agenda (GHSA) di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/11/2018)
KOMPAS.com/Anissa Dea WidiariniMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah), Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek (kiri), dan Jenderal Menteri Kesehatan Italia Guiseppe Ruocco (kanan) membuka forum Global Health Security Agenda (GHSA) di Nusa Dua, Bali, Selasa (6/11/2018)

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan komitmen Indonesia dalam mendukung Global Health Security Agenda (GHSA) tahun 2024 mendatang.

"Pemerintah Indonesia terus menjaga komitmen untuk memperkuat kerja sama untuk mencapai agenda GHSA di tahun 2024 mendatang," ucap Puan dalam sambutannya di upacara pembukaan Global Health Security Agenda (GHSA) ke-5 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (6/11/2018).

GHSA merupakan forum tahunan dan tertinggi antar negara-negara dunia yang membahas ketahanan kesehatan dunia. Terselenggara berkat inisiatif negera-negara dunia sebagai bentuk respon terhadap meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap munculnya penyakit infeksi baru.

Adapun pada GHSA ke-5 membahas beberapa agenda strategis untuk mendukung usaha memperkuat komitmen kerja sama multi sektor. Usaha ini dilakukan untuk mencapai visi, tujuan, dan target dari GHSA pada tahun 2024 mendatang.

"Saya percaya bahwa setiap negara anggota dalam forum ini siap meningkatkan kapasitasnya untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman penyakit infeksi baru yang semakin berkembang," ucap Puan.

Puan mengatakan, pemerintah Indonesia juga mendukung tercapainya agenda tersebut. Menurutnya, Indonesia selalu memprioritaskan usaha pengembangan kesehatan nasional.

"Dalam beberapa tahun ini, kami meningkatan kualitas dan akses kesehatan kepada masyarakat berdasarkan asas keadilan," ucapnya.

Menurut Menko PMK, pemerintah percaya bahwa pengembangan kesehatan menjadi penting karena masuk salah satu pilar dalam ketahanan nasional.  Sementara itu, ketahanan nasional sendiri merupakan masalah lintas sektor yang membutuhkan pendekatan lintas sektoral.

"Untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai aspek, yaitu edukasi, sosial, ekonomi, lingkungan, HAM, politik isu dalam pengembangan kesehatan untuk mencapai ketahanan nasional," jelas Puan.

Lebih lanjut, kata dia, pendekatan multi-stakeholder menjadi penting untuk memperkuat kerja sama antar negara dengan melakukan advokasi antara pemerintah, sektor privat, dan organisasi sosial.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X