Pemerintah Didesak Layangkan Protes ke Saudi Terkait Eksekusi Tuti Tursilawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mendesak Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah diplomasi untuk memprotes pemerintah Arab Saudi terkait eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia, Tuti Tursilawati, pada 29 Oktober 2018 lalu.

Wahyu mengatakan, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, pihak Perwakilan RI di Arab Saudi tidak mendapatkan notifikasi terkait eksekusi mati tersebut.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi dinilai tidak mematuhi tata krama diplomasi internasional mengenai Mandatory Consular Notification.

Baca juga: Migrant Care Kecam Eksekusi Mati TKI Tuti Tursilawati oleh Pemerintah Arab Saudi

"Migrant CARE mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk benar-benar serius merespons situasi seperti ini," ujar Wahyu kepada Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

Wahyu menilai ketertutupan informasi oleh Pemerintah Arab Saudi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kehidupan.

Menurut dia sikap Arab Saudi tidak berubah terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Padahal, kata Wahyu, pada saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Presiden Jokowi meminta Pemerintah Arab Saudi memberikan perlindungan pada buruh migran Indonesia.

"Ternyata permintaan tersebut diabaikan oleh Saudi Arabia dengan tindakan eksekusi terhadap Tuti Tursilawati, bahkan tanpa memberikan konsultasi," kata Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga meminta Presiden Jokowi membatalkan memorandum of understanding atau kesepakatan penempatan one channel system atau penempatan satu kanal. Dengan sistem ini Indonesia mengirim tenaga kerja pada waktu beserta jumlah tertentu.  

Sebab, Wahyu memandang Arab Saudi terbukti tidak memenuhi syarat ketentuan tentang perlindungan hak asasi PRT migran.

Syarat tersebut tercantum dalam dokumen yang ditandatangani oleh Menaker RI dan Menaker Saudi Arabia.

Baca juga: BNP2TKI Benarkan TKI Tuti Tursilawati Dieksekusi Mati di Arab Saudi

Tuti Tursilawati merupakan tenaga kerja Indonesia asal Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat.

Tuti divonis mati oleh pengadilan di Arab Saudi pada Juni 2011 dengan tuduhan membunuh majikannya.

Nisma Abdullah, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia yang mendampingi kasus itu sejak awal, mengatakan, pembunuhan itu tak disengaja lantaran Tuti membela diri dari upaya pemerkosaan majikannya.

Selama bekerja di rumah majikan itu, menurut Nisma, Tuti kerap mendapat pelecehan seksual hingga pemerkosaan.