Respons Kubu Prabowo-Sandiaga terhadap Putusan Bawaslu Terkait Hoaks Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 26/10/2018, 22:52 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso mengaku tidak terkejut dengan putusan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) yang menyatakan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

"Putusan Bawaslu tersebut sudah kami duga. Selama ini kan seolah-olah dipandang ada skenario dari Pak Prabowo, tapi ternyata kan kebenaran itu akan terungkap juga," ujar Priyo kepada Kompas.com, Jumat (26/10/2018).

Menurut Priyo, Prabowo-Sandiaga merupakan korban dari kasus Hoaks Ratna Sarumpaet.

Ia mengatakan, yang dilakukan Prabowo ingin membela Ratna yang mengaku dianiaya. Akan tetapi, ternyata pengakuan Ratna tidak benar.

"Kami meyakini sejak awal, karena kami pun dalam posisi jadi korban. Padahal kami punya niat baik untuk membela seseorang," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Pasca-putusan Bawaslu, Priyo berharap kasus hoaks Ratna Sarumpaet tidak dijadikan komoditas politik untuk menurunkan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Kami berharap pasca putusan Bawaslu kasus Ratna tidak menjadi komoditas politik. Semua orang tahu kalau Pak Prabowo dalam posisi korban juga," ujar Priyo.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terkait dengan penyebaran hoaks Ratna Sarumpaet.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa tindakan Ratna Sarumpaet menyebarkan hoaks bukan bagian dari kampanye hitam, sehingga tidak melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Itu bukan kampanye. Jadi memang sudah kami pelajari barang bukti yang disertakan kemudian mempelajari isi laporan dari pelapor dan juga mendengarkan keterangan dari KPU memang terbukti tidak ada pelanggaran pemilu. Jadi peristiwa itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran pemilu," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Kamis (25/10/2018).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Jelang HUT ke-75 TNI, Grup 2 Kopassus Gelar Lomba Tembak

Nasional
Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Kapolri Ancam Copot Personel yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada

Nasional
Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Saat Jokowi Setujui Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Strategis di Kemenhan

Nasional
Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Kekhawatiran Gus Mus: Jangan-jangan Hanya Pemerintah yang Yakin Pilkada akan Aman

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

UPDATE: Kasus Covid-19 Capai 271.339 dan Seruan Jokowi...

Nasional
Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Perubahan Sosial Akibat Wabah, Muhadjir Sebut Butuh Peran Ilmuwan Sosial

Nasional
Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Gibran dan Menantu Wapres Jadi Ketua-Wakil Ketua MP Karang Taruna

Nasional
Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

Nasional
Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Pasal-pasal tentang Pers Dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X