Jokowi: Kalau Saya Kejar, Bisa Ratusan Ribu Orang Kena Masalah Hukum...

Kompas.com - 23/10/2018, 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAPresiden Joko Widodo saat membuka Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah "kenyang" dengan fitnah dan kabar bohong yang disematkan kepada dirinya.

Demikian ia ungkapkan saat wawancara dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo dalam acara Satu Meja the Forum yang ditayangkan Kompas TV, Senin (22/10/2018) malam.

Berbagai label sudah pernah ia terima. Mulai dari Jokowi adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jokowi antek asing dan "aseng", hingga Jokowi anti-Islam dan telah mengkriminalisasi ulama.

"Semuanya sudah. Enggak tahu kurang apa lagi yang belum," ujar Jokowi berkelakar.

Baca juga: Kasus Novel Belum Tuntas, Jokowi Bilang Masa Dikit-dikit Saya Ambil Alih

Atas seluruh fitnah tersebut, Jokowi mengaku tak mau ambil pusing dengan melaporkannya satu per satu ke aparat kepolisian.

Sebab, jika melakukan demikian, ia yakin akan ada banyak orang yang berhadapan dengan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nanti kalau saya kejar bisa ratusan ribu orang yang akan kena. Sekali lagi, kalau langkah- langkah itu (hukum) saya lakukan, akan ratusan ribu orang terkena masalah hukum," ujar dia.

Jokowi berpendapat, fitnah dan kabar bohong terhadap dirinya itu berawal dari koran Obor Rakyat yang tersebar pada saat kampanye Pilpres tahun 2014. Setelah itu, penyebarannya dilanjutkan oleh kelompok "Saracen".

Baca juga: Jokowi: Kunci Pemberantasan Korupsi Bukan Penangkapan

Ia yakin fitnah dan kabar bohong itu semata-mata dilontarkan ke publik demi kepentingan politik tertentu. Secara khusus, ditujukan demi menjegalnya di dunia politik.

"Itu untuk kepentingan politik. Tapi cara-caranya tidak beradab. Cara-caranya tidak beretika. Cara-caranya sesaat yang tidak mendidik masyarakat, tidak mendewasakan masyarakat kita dalam berpolitik," ujar Jokowi.

Selain berharap hukum ditegakkan, Presiden juga meminta kesadaran elite politik di Tanah Air untuk menggunakan cara-cara yang beradab di dalam berpolitik.

"Harusnya elite-elite poitik itu bisa mengedukasi masyarakat dengan sebuah etika politik yang beradab, memberikan contoh-contoh yang baik sehingga masyarakat semakin dewasa berpolitik, matang berpolitik," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.