Mendagri: Saya Yakin Pak Anies Komitmen Sisihkan Anggaran untuk Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya komitmen menyelesaikan polemik dana hibah dengan Pemkot Bekasi.

Sebab menurut Mendagri, secara prinsip Pemprov DKI Jakarta sudah punya komitmen untuk menyisihkan anggaran di APBD-nya untuk daerah-daerah penyangga.

"Saya yakin Pak Anies punya komitmen itu (sisihkan anggaran Pemprov untuk Pemkot Bekasi)," ujarnya di Kantor BPK, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Bahkan kata Tjahjo, ada kesepakatan daerah yang pendapatan asli daerahnya (PAD) tinggi menyisihkan anggarannya untuk daerah sekitar.

Baca juga: Polemik Dana Hibah, Mendagri Minta Pemkot Bekasi Tak Boikot Truk Sampah dari Jakarta

Hal itu dilakukan untuk membangun sinergi dan konektivitas dengan daerah-daerah di sekitarnya, termasuk dalam hal pencegahan banjir hingga pengelolaan sampah.

"Kalau sekarang belum cair perlu duduk bersama lagi, dihitung lagi ya Saya kira wajar karena kan soal tata kelola. Gubenur juga akan harus bicara lagi dengan DPRD nya. Saya kira mari berembuk lah jangan langsung boikot," kata Tjahjo

Akibat polemik dana tersebut, Pemerintah Kota Bekasi sempat melakukan penghadangan dan penahanan truk sampah DKI Jakarta yang melintasi Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bahkan mengancam akan menghentikan kerja sama Pemkot Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Pemkot Bekasi Akan Ganti Proposal Dana Hibah Rp 2,09 Triliun dengan Rp 1 Triliun

Hal itu dilakukan bila Pemprov DKI tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pihaknya sudah membayar kewajiban sesuai kesepatakan Rp 138 miliar untuk 2018 dengan tambahan utang tahun 2017 senilai Rp 64 miliar ke Pemkot Bekasi.

Anies mengatakan, dana yang dituntut oleh Pemkot Bekasi merupakan dana kemitraan atau hibah bukanlah kewajiban Pemprov DKI. Dana itu diajukan pemerintah daerah lain kepada Pemprov DKI.

Sebelumya kata Anies, Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana kemitraan Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta.