Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Jokowi-Ma'ruf Sebut Debat Capres Bukan Cuma untuk Akademisi

Kompas.com - 22/10/2018, 11:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai, debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedianya harus bisa disaksikan semua pemilih, bukan hanya kalangan akademisi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi usulan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak ihwal penyelenggaraan debat capres di kampus.

"Soal debat di kampus, prinsipnya kami setuju saja. Namun yang harus dicermati adalah seberapa luas daya jangkauannya, apakah hanya cukup akademisi dan mahasiswa di kampus tersebut? Rakyat Indonesia juga perlu tahu program-program capres-cawapres," kata Ace melalui pesan singkat, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Tim Kampanye Jokowi-Maruf Tak Masalah Debat Capres di Kampus, tetapi...

"Debat bukan untuk gagah-gagahan konsep seperti ujian tugas akhir kuliah. Visi, misi, dan program harus dapat diterjemahkan ke dalam program aksi dan kegiatan yang konkret, bukan semata-mata slogan dan retorika," lanjut dia.

Ia juga menyarankan agar dipertimbangkan pula larangan kampanye di lembaga pendidikan sehingga penyelenggaraan debat tak melanggar aturan.

Dengan demikian, kata Ace, tujuan dari debat capres bisa tercapai yakni masyarakat bisa mendapat penajaman visi dan misi serta program pasangan capres dan cawapres.

"Pada saatnya KPU juga akan memfasilitasi debat capres cawapres yang dapat dilihat dan diikuti seluruh rakyat Indonesia melalui televisi nasional," kata Ace.

"Kita ingin semua rakyat Indonesia mengikuti debat dan menyaksikan apa visi, misi, dan program yang ditawarkan kepada rakyat, bukan hanya kepada mahasiswa dan akademisi semata," lanjut poltisi Golkar itu.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan agar debat calon presiden dan wakil presiden tidak digelar di hotel, seperti pada periode sebelumnya.

Baca juga: Tim Prabowo-Sandi Usulkan Debat Capres Digelar di Kampus, Tanpa Dihadiri Pendukung

Dahnil menggagas agar debat capres dan cawapres digelar di kampus. Menurut Dahnil, debat dapat diikuti oleh akademisi dan mahasiswa terpilih yang bebas berdialog dan menguliti semua visi-misi kandidat. Menurut dia, mahasiswa bisa menjadi panelis debat.

Kompas TV Menurut Sandi debat harus dapat dipahami seluruh masyarakat sehingga sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com