Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saran Ketua DPR agar Tak Ada Lagi Peluru Nyasar ke Gedung DPR

Kompas.com - 19/10/2018, 18:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyarankan sejumlah hal agar kasus peluru nyasar ke Gedung DPR tak terulang.

Pertama, kata Bamsoet, sapaannya, Lapangan Tembak Senayan bisa direlokasi khususnya untuk kegiatan tembak reaksi.

"Langkah ke depan, ada beberapa alternatif atau solusi dari masalah ini. Pertama memindahkan, relokasi lapangan tembakan ini, terutama untuk tembak reaksi," kata Bamsoet, sapaannya, usai mendampingi polisi merekonstruksi kasus peluru nyasar di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Alternatif lain, kata Bamsoet, bisa pula tak direlokasi namun seng penghalang di arena tembak reaksi ditinggikan dan dipertebal.

Ia menambahkan bisa pula nantinya DPR memasang kaca film anti-peluru. Menurut Bambang, kaca film anti-peluru bisa menjadi solusi karena harganya tak semahal kaca anti-peluru.

"Saya sudah meminta BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR untuk mengundang badan pengelola lapangan tembak Perbakin ini dan Perbakin yang menyewa lokasi ini, Kemenpora, dan pihak Sekretariat Negara plus pihak kepolisian untuk mencari jalan keluar," kata Bamsoet.

Baca juga: Tersangka Peluru Nyasar Pernah Mengikuti Sertifikasi Tembak Reaksi

"Karena dalam Kepres 2004 disebutkan bahwa Gedung DPR adalah masuk dalam obyek vital yang harus dilindungi negara secara maksimal," lanjut politisi Golkar itu.

Kasus peluru nyasar bermula dari tertembaknya ruangan anggota DPR Fraksi Gerindra Wenny Warouw dan anggota DPR dari Fraksi Golkar Bambang Heri pada Senin (15/10/2018).

Berikutnya ditemukan lubang bekas peluru di ruangan anggota DPR dari Fraksi PAN Totok Daryanto, dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Vivi Sumantri Jayabaya dan Khatibul Umam Wiranu pada Rabu (17/10/2018).

Kompas TV Saat ini barang bukti diamankan oleh Labfor Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui jenis senjata dari amunisi itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com