Menanti Kampanye yang Mendidik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pekan sejak dimulainya masa kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, dua kubu yang berkontestasi dinilai belum memunculkan perdebatan mengenai ide dan gagasan yang mencerahkan masyarakat.

Publik justru disuguhkan isu-isu yang tidak substansial, bahkan cenderung destruktif, minim mutu dan tidak mendidik.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto berpendapat hingga saat ini, baik tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, masih memakai strategi saling menyerang. Isu yang ditampilkan pun jauh dari pertarungan ide serta gagasan.

Kedua kubu, bisa dikatakan, justru mengedepankan kampanye hitam, yang berusaha menyerang kelemahan lawan tanpa berdasarkan fakta, data dan solusi permasalahan.

"Memang tiga pekan masa kampanye itu energi kreatif kampanye lebih banyak tersedot di isu-isu kulit permukaan yang sebenarnya lebih menunjukkan dialektika relasional atau munculnya ketegangan-ketegangan berkelanjutan. Itu sebenarnya bukan isu substantif tapi lebih kepada isu-isu yang destruktif," ujar Gun Gun saat dihubungi, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Gun Gun mencontohkan perdebatan dua kubu seputar berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet. Tim Kampenye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sama-sama fokus pada narasi pembenaran, bukan kebenaran.

Narasi pembenaran, kata Gun Gun, berakibat pada menguatnya polarisasi di masyarakat terkait suka atau tidak suka pada salah satu pasangan calon. Seharusnya perdebatan antara dua kubu menciptakan pemahaman masyarakat terhadap program dan gagasan masing-masing pasangan calon.

"Proses mencari pembenaran atau justifikasi itu akan lebih banyak menguatkan polarisasi tajam soal suka dan tidak suka, bukan soal understanding program atau gagasan dari sejumlah penajaman konsep dan data," tuturnya.

Dalam ilmu komunikasi politik, lanjut Gun Gun, fase awal kampanye seharusnya diisi dengan pengenalan gagasan dari masing-masing pasangan calon. Misalnya, jika kubu Prabowo tidak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, maka kontra-narasi yang ditampilkan sebaiknya menyertakan solusi yang ditawarkan. Begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian masyarakat menjadi tercerahkan secara politik melalui pertarungan ide dan gagasan.

Baca juga: Kalla: Kampanye Negatif Kadang Susah Dihindari...

"Kan sudah terbentuk hanya dua pasangan kandidat, harusnya ini jadi momentum bagus untuk membangun dialektika. Ada tesis dan antitesis," kata Gun Gun.

"Saya tadinya berharap karena ini momentum head to head dan mengulang 2014, dari awal tahapannya adalah bikin narasi dan kontra narasi sehingga modelnya mempertajam (ide dan gagasan). Jadi sekarang lebih banyak (perdebatan) bukan pada aspek literasi politik," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyebut, para elite dan aktor politik punya tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pendidikan politik selama masa kampanye Pemilu.

Baca juga: Mengapa Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Tak Boleh?

Hal itu penting untuk mengedukasi para pemilih, elite jangan sekadar menyajikan kontroversi yang tidak punya substansi.

"Jadi sebenarnya mereka itu punya tanggung jawab untuk menjaga agar ruang publik kita hadir dengan diskursus politik yang mendidik. Bukan sekadar mencari publisitas yang melahirkan kontoversi dan menjatuhkan di antara para lawan politik," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Menurut Titi, kampanye merupakan bagian dari aktivitas pendidikan politik yang menjabarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu.

Oleh karenanya, publik berhak mendapatkan edukasi politik yang layak dari para elite dan aktor politik. Bahkan, kata Titi, masyarakat juga punya hak untuk menuntut elite politik menjalankan fungsi tersebut.

Baca juga: Polri: Kampanye Negatif Jelas-jelas Tidak Mendidik Masyarakat

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan TKN Jokowi-Ma'ruf akan menambah intensitas kampanye dengan mengedepankan ide, gagasan serta program.

Ia berharap nantinya akan ada forum-forum debat yang difasilitasi oleh komunitas atau perguruan tinggi.

Dengan begitu masing-masing pasangan capres-cawapres dapat beradu gagasan berdasarkan dengan data dan fakta yang ada.

"Jadi kami sangat terbuka dan sangat ingin ada debat terbuka, ada kampanye yang memberikan edukasi, menguatkan kualitas daripada pilpres itu sendiri," kata Karding.

Sementara, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah kampanye yang dilakukan pihaknya hanya berupa serangan terhadap kubu Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Elite Disebut Bertanggung Jawab Beri Pendidikan Politik ke Publik

Menurut Dahnil, Prabowo dan Sandiaga terus menyampaikan konsep dan gagasan soal pembangunan dalam tiap kesempatan kampanye.

"Kami terus menyampaikan konsepsi dan gagasan pembangunan yang ditawarkan oleh Prabowo Sandi dalam setiap kesempatan. Namun yang diamati pengamat kan 'show di media' yang memang cenderung mengulik sisi debat saling serang," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Rabu (17/10/2018).

Dahnil menilai media massa seharusnya mulai menampilkan konsep dan ide dari masing-masing pasangan calon.

Kemdati demikian, Dahnil meyakini masyarakat sudah matang dan siap dengan proses demokrasi yang terjadi saat ini.

"Agaknya memang perlu media meng-cover sisi konsepsi dan ide.Namun, saya yakin masyarakat sudah matang dan siap dengan proses demokrasi saat ini," tuturnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.