Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sebut Penembak Peluru Nyasar Baru Lulus Sertifikasi Tembak Reaksi

Kompas.com - 16/10/2018, 17:42 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menuturkan bahwa terduga penembak peluru nyasar yang mengenai ruang kerja anggota DPR pada Senin (15/10/2018) baru memiliki sertifikat kelulusan Tembak Reaksi tahun 2018.

"Yang bersangkutan telah mengikuti penataran dan pendidikan Tembak Reaksi dan baru memiliki sertifikat kelulusan Tembak Reaksi tahun 2018," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Berdasarkan informasi sementara yang diterima oleh Bambang, terduga pelaku berinisial I, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berumur 32 tahun.

I merupakan anggota Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Banten dan berdomisili di Bintaro. Saat kejadian, I diduga menggunakan senjata genggam Glock-17 berkaliber 9 milimeter yang telah dimodifikasi menjadi senjata 'full' otomatis.

Baca juga: 2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR adalah PNS Kemenhub

"Seperti diketahui, penggunaan senjata otomatis dilarang keras digunakan dalam arena olahraga menembak Perbakin Senayan," kata Bambang.

Bambang pun mendesak pihak kepolisian memproses kasus kelalaian yang berpotensi menimbulkan korban.

Selain itu, politisi dari Partai Golkar itu juga meminta pengurus Perbakin untuk memberikan sanksi organisasi kepada I.

"Kepada PB Perbakin kami mendesak agar memberikan sanksi organisasi yang tegas kepada yang bersangkutan," tutur dia.

Baca juga: Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR Terancam 20 Tahun Penjara

Sebelumnya, dua ruangan anggota DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks, Senayan, Jakarta, terkena peluru nyasar.

Satu peluru mengenai ruangan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Wenny Warouw di lantai 16 dan satu peluru lagi menembus ruangan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Heri Purnama di lantai 13.

alam kasus ini, polisi telah memeriksa Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Haski Roring dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com