Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Anggap Prabowo Tak Paham Persoalan karena Sebut Indonesia Jalankan "Ekonomi Kebodohan"

Kompas.com - 14/10/2018, 15:22 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut Indonesia menjalankan ekonomi kebodohan.

Cak Imin menilai, Prabowo tak memahami persoalan ekonomi yang terjadi saat ini secara utuh.

"Ya persepsi itu karena tidak paham persoalan," kata dia, di sela-sela pertemuannya dengan kader dan simpatisan PKB, di Graha Insan Cita, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Muhaimin mengakui bahwa realitas perekonomian secara global cenderung sulit.

Baca juga: Argumentasi Tim Prabowo soal Indonesia Jalankan Ekonomi Kebodohan

Meski demikian, ia menilai strategi pemerintahan Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas ekonomi harus disesuaikan dengan dinamika global.

"Konsep Nawacita harus berhadapan dengan realitas ekonomi global yang sulit, harus beradaptasi dengan dinamika dolar. Yang terpengaruh global, tidak hanya Indonesia," ujar dia.

Muhaimin menganggap, langkah pemerintah menyikapi tantangan ekonomi global cukup baik.

Ia menilai, di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga tantangan nilai tukar terhadap dolar, perekonomian nasional dinilainya masih baik.

"Kondisi ekonomi global lagi sakit. Itu tentu berpengaruh. Tapi, alhamdulillah kondisi yang susah ini Indonesia masih punya fundamental ekonomi yang bagus, pertumbuhan terjaga, inflasi tidak mengkhawatirkan," kata dia.

Muhaimin juga menilai, cadangan devisa negara masih cukup kuat. Selain itu, iklim usaha dan investasi dinilainya masih kondusif.

Terkait ekonomi dikuasai asing, Muhaimin menilai pernyataan itu harus dibuktikan lebih jauh.

Baca juga: Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

Sebelumnya, Prabowo menilai, sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar.

Ia menilai, sistem ekonomi yang berjalan sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat.

Sebab, kata dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bahkan, ia menyebut, Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.

"Ini lebih parah dari neolib. Harus ada istilah, ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi," ujar Prabowo, saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com