Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi Sebut Prabowo yang Mengkhianati Sumpah Prajurit

Kompas.com - 11/10/2018, 17:06 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun heran dengan pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut bahwa para elite telah melakukan penghianatan terhadap rakyat.

"Menjadi pertanyaan bagi Pak Prabowo, statement peringatan tersebut ditujukan kepada siapa dan dalam kepentingan apa?" kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018).

Misbakhun pun mengingatkan justru Prabowo yang telah melakukan pengkhianatan. Ia menyinggung lagi pencopotan Prabowo dari TNI pada 1998 dulu.

"Di militer Pak Prabowo pernah dipecat dari posisinya di TNI oleh Dewan Kehormayan Militer karena dianggap melakukan 'pengkhianatan' atas sumpah parjurit dan Sapta Marga karena dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran HAM saat kasus penculikan aktivis pada masa akhir periode orde baru," kata Misbakhun.

Baca juga: Prabowo: Ada Upaya Pengkhianatan oleh Elite terhadap Rakyatnya Sendiri

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
Misbakhun juga menyinggung sejarah orang tua Prabowo. Menurut dia, Soemitro Djojohadikusumo tidak bersih dari sejarah pengkhianatan karena pernah menjadi bagian tokoh yang terlibat dalam sejarah pengkhianatan dan pemberontakan PRRI/Permesta.

"Untuk itu, sangat mengherankan kalau Pak Prabowo, sebagai capres mengingatkan adanya elite pemimpin nasional sebagai pengkhianat karena peringatan ini lebih tepat ditujukan kepada pribadi beliau sebagai bahan kontemplasi," kata Misbakhun.

Misbakhun meyakini, tidak ada elit pimpinan nasional selama Presiden Jokowi berkuasa sejak 2014 yang menjadi pengkhianat.

Jika ditelusuri sejarah dan latar belakang kehidupan politik dan pribadi Jokowi, menurut dia, sangat jauh dari intrik politik dan permainan dunia usaha yang rumit.

Kerja politik Pak Jokowi melalui program pembangunan disemua sektor dan bidang selalu untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air.

Baca juga: Tiga Pelapor Prabowo Jalani Klarifikasi di Bawaslu

"Anak-anak beliau tidak bersentuhan dengan bisnis pemerintah. Mereka berwirausaha yang mandiri di sektor kuliner," kata Politisi Golkar ini.

Sejarah politik Jokowi juga menurut dia tidak panjang. Berawal sebagai Walikota Solo di awal tahun 2000-an lalu berlanjut sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012 dan menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014. Demikian pula sejarah Jokowi sebagai pebisnis mebel.

"Perjalanan karir beliau tidak punya masalah sejarah masa lalu terhadap dinamika dan pergolakan politik elit di Jakarta. Sejarah politik Pak Jokowi bersih dari masa lalu yang ternoda," ucap Misbakhun.

Pengkhianat versi Prabowo

Prabowo Subianto sebelumnya menyebut bahwa saat ini telah terjadi upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan elite terhadap masyarakatnya sendiri.

Menurut Prabowo, kalangan elite saat ini tidak lagi berpikir tentang kepentingan masyarakat melainkan kepentingan kelompoknya sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dan kalangan elite.

"Ada masalah besar di republik kita, pendapat saya, bahwa saya melihat ada satu pengkhianatan terjadi. Pengkhianatan ini dilakukan oleh elite bangsa kita sendiri terhadap rakyatnya," ujar Prabowo saat berpidato pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

"Elite kita tidak berpikir kepentingan yang besar, rakyat, mereka berpikir kepentingan kelompoknya masing-masing, dirinya, keluarganya, sehingga disconnect terjadi, suatu jurang terjadi antara realita masyarakat dan kehidupan elite. Ini sudah berjalan puluhan tahun," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com