Batan hingga BKPM, Ini 5 Lembaga Wajibkan Pelamar CPNS Kirim Berkas

Kompas.com - 11/10/2018, 12:05 WIB
Contoh pengiriman dokumen yang ada dalam situs Kementerian Pendidikan dan KebudayaanWebsite Contoh pengiriman dokumen yang ada dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KOMPAS.com - Empat hari lagi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018 ditutup. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperpanjang pendaftaran CPNS secara online hingga 15 Oktober 2018.

Pendaftaran CPNS terintegrasi secara nasional melalui situs resmi BKN, sehingga tidak ada pendaftaran secara mandiri yang dilakukan suatu instansi.

Pada situs resmi BKN, sscn.bkn.go.id, pelamar juga dapat melihat dan mencari lowongan sesuai dengan klasifikasi pendidikan. Selain itu, informasi mengenai alur pendaftaran serta persyaratan juga ada dalam situs ini.

Pelamar diwajibkan melengkapi dokumen yang ada dalam pengumuman masing -masing kementerian/lembaga/daerah yang dituju. Beberapa K/L/D mewajibkan pelamarnya untuk mengirimkan berkas dokumen secara langsung.

Lalu, mana saja lembaga dan badan yang mewajibkan pelamarnya mengirimkan berkas?

Berikut beberapa di antaranya:

1. Badan Tenaga Nuklir (Batan)

Pada CPNS kali ini, Batan membuka 179 formasi yang terbagi menjadi 18 formasi cumlaude, 3 formasi disabilitas, dan 158 formasi umum.

Berdasarkan informasi resmi dari situs resmi Batan. penerimaan berkas lamaran paling lambat pada 17 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

Pelamar tidak perlu mengunggah dokumen secara elektronik, kecuali KTP dan pas foto.

Berkas lamaran dikirimkan ke alamat berikut ini:

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (BSDMO) BATAN
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710, Kotak Pos 4390 Jakarta 12043.

Pengumuman kelulusan seleksi administrasi menurut jadwal yang ada akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang.

Informasi lengkap mengenai jadwal seleksi Batan dapat dilihat di sini: Jadwal seleksi Batan.

Halaman:


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X