Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Tak Ada Pengusiran Relawan BPBD di Kantor Bappeda Palu

Kompas.com - 10/10/2018, 11:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho membantah adanya pengusiran relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di halaman kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pernyataan itu merespons viralnya video dan pemberitaan di media sosial mengenai pengusiran tenda-tenda relawan BPBD di halaman kantor tersebut.

Menurut berita yang beredar, Kepala Bappeda mengusir relawan-relawan BPBD agar pindah ke tempat lain.

 

Baca juga: Korban Meninggal Akibat Bencana di Sulteng Capai 2.010 Orang

Bahkan, disebutkan alasan pengusiran dikarenakan adanya kehilangan laptop di kantor Bappeda.

Setelah dikonfirmasi ke pihak-pihak terkait, Sutopo menerangkan, yang terjadi bukan pengusiran relawan, melainkan pemindahan tenda relawan ke halaman kantor BPBD.

Hal itu untuk memudahkan koordinasi dalam penanggulangan bencana.

"Saya telah mengonfirmasi hal itu kepada beberapa pihak. Ternyata bukan diusir, tetapi direlokasi atau dipindahkan ke halaman Kantor BPBD agar memudahkan koordinasi dan halaman kantor Bappeda akan dibersihkan dan digunakan untuk apel aparatur sipil negara," kata Sutopo dalam keterangannya, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Ini Alasan Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober

Memang terjadi kehilangan sejumlah aset Bappeda, namun, hal itu terjadi pada H+2 bencana. Sementara tenda relawan baru didirikan pada H+3.

Maka, dapat dipastikan, hilangnya aset tersebut merupakan ulah dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

Justru, kehadiran relawan di halaman kantor tersebut turut menjaga keamanan sekitar.

"Hingga H+2, kondisi keamanan dan lingkungan di Kota Palu agak rawan. Aparat polisi telah menangkap beberapa pencuri yang melakukan tindakan kriminal," ujar Sutopo.

Baca juga: 5 Fakta Baru Gempa dan Tsunami Sulteng, Kendala Evakuasi hingga Pengejaran Napi yang Kabur

Meski dilakukan pemindahan tenda relawan, Sutopo menekankan, tidak terjadi pengusiran. Hal itu juga telah ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djonggala.

"Gubernur Sulawesi Tengah juga mengatakan tidak ada istilah diusir. Yang benar adalah meminta Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengatur dan merelokasi semua relawan-relawan BPBD yang ada di kantor Bappeda agar direlokasi ke kantor BPBD Provinsi Sulteng," tandas Sutopo.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018), mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat, ada 671 korban hilang, 10.679 orang luka berat dan 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik.

Dilaporkan pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 20 fasilitas kesehatan rusak berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com