Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Tahan Gempa di Sulteng

Kompas.com - 10/10/2018, 10:47 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan BNPB untuk membangun kembali gedung-gedung sekolah yang rusak dan roboh di Sulawesi Tengah.

Nantinya, kata Muhadjir, bangunan sekolah yang akan didirikan tahan gempa.

“Kita putuskan semua sekolah di Palu akan kita tata ulang sesuai dengan layout relokasi di perkampungan. Kita akan terapkan zonasi jadi nanti sekolah-sekolah akan kita relokasi sesuai dengan letak perkampungan-perkampungan baru,” tutur Muhadjir melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy usai upacara apel peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2017, di SMPN 1 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (8/9/2017).Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy usai upacara apel peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2017, di SMPN 1 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Jumat (8/9/2017).
Muhadjir mengatakan, pihaknya terus mendorong anak-anak korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan untuk mengembalikan psikis atau kejiwaan mental pascabencana.

“Kita pendekatannya trauma konseling artinya mendorong agar klien menyelesaikan trauma dirinya sendiri jadi tidak kita bantu. Mendorong anak agar mereka menyelesaikan traumanya sendiri,” ujar Muhadjir.

Kemendikbud, kata Muhadjir, telah mendirikan sekolah darurat di lokasi pengungsian pasca-gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Muhadjir mengatakan, di sekolah darurat, ada bimbingan konseling, baik pribadi maupun secara kelompok.

“Dengan metode konseling pada dasarnya psikis masalah anak yang bersangkutan. Kita memberikan kemampuan, dorongan, imunitas agar dia (anak-anak) dengan kemampuannya bisa mengatasi masalahnya (trauma) sendiri,”tutur Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, pihaknya mengupayakan anak-anak korban bencana tidak dijauhkan dengan sekolah. Hal itu agar trauma kejiwaan semakin terkikis dan lama-kelamaan akan hilang.

“Harus didekatkan dengan sekolah agar rasa ketakutan dan rasa ngerinya berkurang. Sama dengan kita takut hantu kalau semakin kita takuti semakin kita ketakutan bener, tapi kalau kita berani memaksakan diri untuk datang ke tempat yang dianggap berhantu lama-lama kita ketakutan hilang sendiri,” tutur Muhadjir.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018), mengakibatkan 2.010 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat, ada 671 korban hilang. Dilaporkan pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak, serta terdapat 20 fasilitas kesehatan rusak berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com