Soal Ratna Sarumpaet, Tim Jokowi Imbau Prabowo Minta Maaf ke Publik

Kompas.com - 03/10/2018, 18:01 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf atas kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet.

Hasto menilai, Prabowo harus bertanggung jawab atas kebohongan yang dilakukan oleh salah satu anggota tim pemenangannya itu.

"Pak Prabowo sebaiknya meminta maaf ke publik," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/10/2018).

Menurut Hasto, kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya telah menganggu konsentrasi bangsa yang sedang berduka akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.


"Terlebih, dengan konferensi pers Pak Prabowo yang secara langsung atau tidak langsung telah menuduh Pemerintahan Pak Jokowi dengan kata-kata pengecut, melakukan kekerasaan, bahkan penganiayaan terhadap Ibu-ibu berusia 70 tahun yang memerjuangkan demokrasi dan keadilan," kata Hasto.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Kali Ini Saya Pencipta Hoaks Terbaik, Menghebohkan Sebuah Negeri

Hasto menilai Prabowo telah melakukan manipulasi psikologis, bahkan suatu kudeta rasa. Rasa kemanusiaan yang seharusnya untuk korban bencana alam, kata dia, dikudeta menjadi rasa iba ke Ratna Sarumpaet dan tim kampanye Prabowo-Sandi dengan harapan mendapat dukungan elektoral berupa simpati.

"Konferensi Pers Pak Prabowo atas rekayasa penganiayaan tersebut sangatlah berbahaya. Bagi kami, ini sudah menyentuh aspek yang fundamental: memerdagangkan kemanusiaan untuk elektoral," kata Hasto.

Prabowo Subianto yakin ada motif politik di balik dugaan penganiayaan yang dialami anggota Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Ratna Sarumpaet yang Mengaku Berbohong Dianiaya

Keyakinan Prabowo tersebut muncul karena tidak ada barang berharga maupun uang Ratna yang hilang pasca-penganiayaan.

Selain itu, kata Prabowo, Ratna sempat mengaku ada kalimat ancaman yang dilontarkan oleh pelaku terkait sikap politiknya.

"Ya ternyata tidak ada barang yang dicuri, tidak ada uang yang hilang, apalagi kalau bukan proses untuk intimidasi. Saya tidak tanya secara detail tapi ada kata-kata ancaman itu," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2018) malam.

Namun, pada Rabu sore ini, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka. Ia pun meminta maaf ke Prabowo dan semua pihak yang merasa dirugikan.

Baca juga: Juru Bicara: Pak Prabowo Jadi Korban Kebohongan Ratna Sarumpaet

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X