Soal Ratna Sarumpaet, Tim Jokowi Imbau Prabowo Minta Maaf ke Publik

Kompas.com - 03/10/2018, 18:01 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (3/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf atas kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet.

Hasto menilai, Prabowo harus bertanggung jawab atas kebohongan yang dilakukan oleh salah satu anggota tim pemenangannya itu.

"Pak Prabowo sebaiknya meminta maaf ke publik," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/10/2018).

Menurut Hasto, kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya telah menganggu konsentrasi bangsa yang sedang berduka akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Terlebih, dengan konferensi pers Pak Prabowo yang secara langsung atau tidak langsung telah menuduh Pemerintahan Pak Jokowi dengan kata-kata pengecut, melakukan kekerasaan, bahkan penganiayaan terhadap Ibu-ibu berusia 70 tahun yang memerjuangkan demokrasi dan keadilan," kata Hasto.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Kali Ini Saya Pencipta Hoaks Terbaik, Menghebohkan Sebuah Negeri

Hasto menilai Prabowo telah melakukan manipulasi psikologis, bahkan suatu kudeta rasa. Rasa kemanusiaan yang seharusnya untuk korban bencana alam, kata dia, dikudeta menjadi rasa iba ke Ratna Sarumpaet dan tim kampanye Prabowo-Sandi dengan harapan mendapat dukungan elektoral berupa simpati.

"Konferensi Pers Pak Prabowo atas rekayasa penganiayaan tersebut sangatlah berbahaya. Bagi kami, ini sudah menyentuh aspek yang fundamental: memerdagangkan kemanusiaan untuk elektoral," kata Hasto.

Prabowo Subianto yakin ada motif politik di balik dugaan penganiayaan yang dialami anggota Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Ratna Sarumpaet yang Mengaku Berbohong Dianiaya

Keyakinan Prabowo tersebut muncul karena tidak ada barang berharga maupun uang Ratna yang hilang pasca-penganiayaan.

Selain itu, kata Prabowo, Ratna sempat mengaku ada kalimat ancaman yang dilontarkan oleh pelaku terkait sikap politiknya.

"Ya ternyata tidak ada barang yang dicuri, tidak ada uang yang hilang, apalagi kalau bukan proses untuk intimidasi. Saya tidak tanya secara detail tapi ada kata-kata ancaman itu," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2018) malam.

Namun, pada Rabu sore ini, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka. Ia pun meminta maaf ke Prabowo dan semua pihak yang merasa dirugikan.

Baca juga: Juru Bicara: Pak Prabowo Jadi Korban Kebohongan Ratna Sarumpaet

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Warga Miskin di Jabodetabek Dapat Paket Sembako, Bukan BLT

Nasional
Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X