Pemerintah Rancang Dana Khusus Bencana Alam di APBN 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat sedang merancang pos dana khusus untuk bencana alam pada postur APBN.

"Saat ini sedang kami pikirkan, finalkan, dan dimulai pada 2019," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Dana khusus untuk bencana alam itu adalah anggaran yang disisihkan pemerintah pusat pada APBN setiap tahunnya.

Apabila tak ada bencana alam dalam skala tertentu, tentunya dana itu meningkat setiap tahunnya. Dana itulah yang digunakan apabila terjadi bencana alam di Indonesia.

"Kalau suatu daerah terkena bencana dengan skala tertentu, jumlah korbannya tertentu, dengan tingkat kerusakan tertentu, mereka langsung mendapatkan tambahan anggaran itu," ujar Sri.

Baca juga: Daripada Sistem Peringatan Dini, Ini yang Lebih Penting Saat Bencana

Dana khusus bencana alam ini berbeda dengan dana darurat kebencanaan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan kegiatan penanganan bencana alam.

Bedanya, dana darurat kebencanaan jumlahnya ditentukan setiap tahun alias tidak ada penambahan signifikan. Selain itu, dana itu juga hanya dapat digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara, selain meningkat jumlahnya setiap tahun, dana khusus untuk bencana alam tidak hanya dapat digunakan BNPB, melainkan langsung oleh pemerintah daerah yang terdampak bencana.

"Ini kita meniru pola pembiayaan yang ada di Meksiko dan negara-negara Karibia yang sering terkena badai topan. Kalau mereka terkena tsunami atau topan, anggaran mereka bisa habis," ujar Sri.

Baca juga: Sudah 1.234 Orang Tewas, Kenapa Gempa Sulteng Tak Jadi Bencana Nasional?

Apabila pemerintah daerah merasakan manfaatnya, ke depan nanti, Sri mengatakan tak menutup kemungkinan dana khusus bencana alam itu bersumber pula dari iuran dari pemerintah daerah sendiri.

"Kalau mereka melihat manfaatnya. Tapi kalau sekarang masih ditanggung pemerintah pusat," ujar Sri.