Kompas.com - 01/10/2018, 10:04 WIB
Presiden Joko Widodo mengunjungi Perumnas Balaroa, Kota Palu, Sulawesi Tengah,  Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Donggala dan Palu mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden Joko Widodo mengunjungi Perumnas Balaroa, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Donggala dan Palu mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memuji langkah cepat Presiden Joko Widodo dalam merespons gempa bermagnitudo 7,4 di Sulawesi Tengah.

Menurut SBY, langkah Jokowi yang langsung mengunjungi lokasi gempa sudah tepat.

"Meskipun tidak sebesar dan sedahsyat gempa bumi di Aceh dan Nias (2004) dulu, kali ini gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulteng juga besar. Korbannya kita saksikan besar," ujar SBY dalam video yang diunggah ke akun YouTube-nya, Minggu (30/9/2018).

"Oleh karena itu, tindakan cepat presiden Jokowi untuk berkunjung ke daerah bencana saya nilai tepat," tambah SBY.

Baca juga: Tinjau Palu, Ini Instruksi Presiden Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai, langkah Jokowi yang cepat mengunjungi lokasi gempa sangat memengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah untuk penanganan bencana.

"Dengan datang langsung ke daerah bencana, beliau akan bisa melihat situasi, mengambil keputusan dan kemudian nanti operasi tanggap darurat akan berjalan dengan cepat tapi juga efektif," sebut SBY.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018) kemarin. Presiden tiba pukul 13.00 WITA.

Baca juga: Gempa Sulteng, SBY Imbau Kampanye Dihentikan Sementara

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, setibanya di Palu, Presiden menerima laporan dari kementerian terkait, termasuk Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Sehari sebelumnya, Sabtu (29/9/2018), Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah berada di Palu.

"Presiden pimpin rapat terbatas diikuti jajaran menteri, termasuk Menteri PUPR dan BNPB. Presiden meminta penanganan pertama adalah evakuasi evakuasi korban," kata Johan seperti dikutip dari wawancara langsung yang ditayangkan Kompas TV, Minggu.

Gempa berkekuatan 7,4 yang diikuti tsunami terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat lalu.

Data sementara hingga Minggu siang jumlah korban tewas dalam bencana itu tercatat 832 orang.

Masa tanggap darurat telah ditetapkan selama 14 hari, sejak 28 September 2018 hingga 11 Oktober 2018.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X