Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Hoaks Perilaku Anti-Pancasila

Kompas.com - 26/09/2018, 15:39 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, hoaks atau berita bohong berbahaya untuk kemajuan peradaban bangsa. Hoaks juga bisa memecah persatuan bangsa. 

“Kita tidak ingin peradaban bangsa akhirnya tercoreng karena pemilu yang kemudian momentum bagi-bagi pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju dengan hoaks yang bisa memecah kesatuan bangsa,” ujar Hasto saat diskusi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Hasto mengatakan, pecandu dan pelaku hoaks merupakan ciri masyarakat tak beradab. Itu karena hoaks adalah bagian dari anti-pancasila. 

“Kalau kita lihat fitnah, hoaks adalah anti Pancasila,” ujar Hasto.

Baca juga: Sandiaga: Tak Ada Toleransi terhadap Kampanye Bernuansa Hoaks

Lebih lanjut, kata Hasto, modal demokrasi Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan bukti konkret sebuah gagasan penuh dengan keteladanan, kebajikan, serta kesantunan.

“Berpolitik itu membangun peradaban kita. Pancasila sebagai way of life sebagai kepribadian bangsa dan jiwa,” tutur Hasto.

Hal yang sama juga dikatakan Politisi PDI-P Kapitra Ampera. Kapitra menyatakan, berita hoaks merupakan kejahatan peradaban.

“Peradaban Indonesia yang menuju pada ridho Ilahi menuju pada kesatuan umat manusia. Untuk itu saya ingin katakan stop hoaks,” ujar Kapitra.

Kapitra mengingatkan, kepada semua pihak akan bahaya hoaks yang bisa mengancam disintegritas bangsa.

“Kalau tidak negara ini tinggal kenangan, karena potensi konflik horizontal,” tutur Kapitra.

Baca juga: Ketua DPR: Tindak Tegas Akun Robot Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian

Sementara, pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Ratih Ibrahim mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menghindarkan masyarakat dari terpaan hoaks.

“Mengenali bahaya hoaks, membuktikan tekad untuk berjuang dalam kehidupan sosial politik di masyarakat betul-betul dijaga, damai utuh tidak ada hoaks,” papar Ratih.

Kompas TV Tim akan memantau beredarnya berita hoaks dan SARA selama masa kampanye pilpres dan pileg yang dimulai Minggu (23/9) hingga 13 April tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kinerja Pertamina 2023 Tunjukkan Pertumbuhan Operasional di Semua Lini Bisnis

Kinerja Pertamina 2023 Tunjukkan Pertumbuhan Operasional di Semua Lini Bisnis

Nasional
Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK

Pihak Hasto Resmi Laporkan Penyidik yang Sita Hp ke Dewas KPK

Nasional
'Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!'

"Dari 54 Anggota Komisi III, 21 Gagal Bertempur Pak, Tumbang!"

Nasional
Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Pengacara: Buku Hasto yang Disita KPK Berisi Catatan Strategi Pemenangan Pilkada Serentak PDI-P

Nasional
BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk Influencer

BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar, Rp 45 Miliar untuk Influencer

Nasional
Kompolnas Minta Polwan yang Bakar Suaminya Diperiksa Kejiwaannya

Kompolnas Minta Polwan yang Bakar Suaminya Diperiksa Kejiwaannya

Nasional
Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Ketua KPK Bantah Pemeriksaan Hasto PDI-P Politis: Yang Kami Perintahkan Tangkap Harun Masiku

Nasional
BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

BP Tapera Bantah Iuran Peserta Bakal Dipakai untuk Pembangunan IKN

Nasional
Soal Tapera, YLKI: Tuntutan Masyarakat Dibatalkan

Soal Tapera, YLKI: Tuntutan Masyarakat Dibatalkan

Nasional
Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Anggota Komisi III DPR Apresiasi KPK Hanya Minta Tambah Anggaran Rp 117 M

Nasional
KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024

KPU Klaim PSU di 20 Wilayah Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Kompolnas Minta Kejiwaan Polwan yang Bakar Suami Diperiksa, Diduga Alami Depresi Usai Melahirkan

Kompolnas Minta Kejiwaan Polwan yang Bakar Suami Diperiksa, Diduga Alami Depresi Usai Melahirkan

Nasional
YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

YLKI: Prinsip Gotong Royong Tapera Tak Bisa Disamakan dengan BPJS Kesehatan

Nasional
Sidang Vonis Achsanul Qosasi Digelar 20 Juni

Sidang Vonis Achsanul Qosasi Digelar 20 Juni

Nasional
Penyidik Sita Ponsel Hasto PDI-P, Ketua KPK: Upaya Cari Harun Masiku

Penyidik Sita Ponsel Hasto PDI-P, Ketua KPK: Upaya Cari Harun Masiku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com