Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Tak Perlu Khawatir Berpendapat Selama Sesuai Aturan Hukum

Kompas.com - 18/09/2018, 18:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana angkat bicara mengenai pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan, rakyat merasa takut berbicara di ruang publik dan media sosial karena khawatir akan dikriminalisasi.

Staf Khusus Presiden Adita Irawati menegaskan bahwa aparat penegak hukum tak akan mungkin sewenang-wenang dalam memproses hukum seseorang atas pernyataannya.

Mereka yang mengeluarkan pendapat kemudian dikenakan hukum pidana itu pastilah melanggar peraturan perundangan.

"Tidak mungkin ada tindakan hukum apabila tidak ada ketentuan dan hukum yang dia langgar. Apalagi mungkin dampak dari pernyataannya tersebut sudah sedemikian meresahkan masyarakat," ujar Adita kepada wartawan di Istana Presiden Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: SBY: Rakyat Takut Bicara, Khawatir Dikriminalisasi

Oleh sebab itu, Adita menegaskan, masyarakat tidak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat sepanjang apa yang diungkapkan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan.

"Sepanjang dia berbicara di ruang publik atau di media sosial sudah sesuai ketentuan hukum, seharusnya tidak perlu ada kekhawatiran lagi dari masyarakat ya," lanjut Adita.

Ia menambahkan, Indonesia adalah negara demokrasi. Masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hal itu dijamin oleh pemerintah lewat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Baca juga: Jubir Presiden: Istana Tak Punya Kepentingan Apa Pun dengan Pak SBY

Salah satu hal yang mesti diingat dalam kebebasan berpendapat, yakni bukanlah bebas sebebas-bebasnya.

"Melainkan kebebasan yang disertai rasa tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Adita.

Diberitakan, SBY mengaku, seringkali mendengarkan keluhan dari masyarakat selama ia berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Saya mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum," kata SBY dalam pidato politik memperingati 17 tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin (17/9/2018).

Kompas TV SBY menyampaikan pidato politik di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com