Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ijtima Ulama II Dukung Prabowo-Sandiaga, Ini Komentar Jokowi...

Kompas.com - 17/09/2018, 21:02 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menanggapi hasil Ijtima Ulama II yang menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Menurut Jokowi, sebagai negara demokrasi, dukungan sebuah kelompok bagi pasangan capres cawapres tertentu merupakan hal yang lumrah.

"Indonesia adalah negara demokrasi. Bahwa ada satu kelompok kemudian mendukung Pak Prabowo, kelompok lain mendukung saya dan Kiai Ma'ruf Amin, ya itu demokrasi. Jadi silakan, enggak dilarang di negara demokrasi seperti negara kita ini," ujar Jokowi saat dijumpai di MNC Tower, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Baca juga: Prabowo Teken Pakta Integritas dengan GNPF, Polri Tolak Diintervensi Kasus Rizieq

Meski demikian, Jokowi juga merasa dukungan Ijtima Ulama II ke Prabowo-Sandiaga itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap suara dirinya dan Ma'ruf Amin. Sebab, ada pula kelompok ulama yang mendukungnya.

"Tapi tentu saja ada kelompok lain yang memberikan dukungan misalnya ke Kiai Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

"Apapun, kita semua tahu bahwa Kiai Ma'ruf Amin adalah ulama besar, Ketua MUI, tidak bisa ditutup-tutupi, enggak bisa dipotong-potong. Memang faktanya seperti itu," lanjut dia.

Baca juga: Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPF yang Diteken Prabowo-Sandiaga

Diberitakan, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan dukungan dari Ijtimak Ulama II setelah menandatangani pakta integritas. Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut.

"Saya atas nama calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih kepada Ijtimak Ulama kedua dari GNPF Ulama atas kepercayaan kepada kami atas dukungan yang begitu ikhlas diberikan. Ini sungguh suatu yang mengharukan bagi diri saya," kata Prabowo di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Kompas TV Pernyataan Hinca Pandjaitan ini disampaikan di Dewan Pers saat melaporkan pemberitaan media asing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com