Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sandiaga, Orang Jadi Sebel ke Bioskop karena Ada Iklan

Kompas.com - 14/09/2018, 16:40 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, tak setuju iklan pencapaian pemerintah Jokowi dipasang di bioskop.

Sebab, tutur dia, datangnya orang ke bioskop bukan lihat video iklan seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan menaruh iklan di bioskop," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Kata Jokowi, sejak 4 Tahun Lalu Sudah Ada Iklan Capaian Pemerintah

"Karena apa? Karena orang datang ke bioskop itu ingin nonton film, begitu ada iklan, eh sebel begitu," sambung dia.

Meski begitu, Sandiaga yang punya pengalaman duduk di pemerintahan DKI Jakarta sebagai wakil gubenur mengatakan, anggaran untuk sosialiasi kinerja pemerintahan memang ada.

Namun, penempatan iklan perlu cermat. Sebab, kata dia, di tengah proses menuju pemilu, iklan pemerintah bisa saja dianggap bagian dari kampanye oleh masyarakat.

Baca juga: Iklan Bendungan Jokowi di Bioskop, Kampanye atau Bukan?

Meski begitu, Sandiaga tidak mau berspekulasi ikut-ikutan menilai iklan pemerintah Jokowi di bioskop benar atau tidak.

"Bagi saya yang penting ada enggak undang-undang yang dilanggar? Ada enggak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalau enggak, ya enggak usah terlalu dibesar-besarkan," kata dia.

Dalam konteks kampanye nanti, ucap dia, Prabowo-Sandiaga mempunyai strategi tersendiri. Para pendukung diminta tidak merespons berlebihan strategi Jokowi-Ma'ruf Amin selama masih sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, terkait permintaan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta agar iklan pemerintah Jokowi di bioskop dicopot, Sandi memastikan itu hanya pandangan pribadi, bukan mewakili Prabowo-Sandiaga.

Kompas TV Setelah kritik atas dukungan kepala daerah ke presiden petahana, kini kritik kembali datang atas iklan bendungan yang dibangun di masa Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com