Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekhawatiran Demokrat soal Prasasti SBY dan Jawaban TGB

Kompas.com - 13/09/2018, 10:22 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Para elite Partai Demokrat meradang dengan pergantian nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

Mereka beranggapan, pergantian nama tersebut akan membuat prasasti peresmian bandara yang ditandatangani Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 lalu akan dibongkar, dan digantikan prasasti baru dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Salah satu elite Demokrat yang bersuara keras di media sosial Twitter adalah Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief.

Baca juga: TGB: Tidak Ada yang Berniat Menghilangkan Jejak Presiden SBY...

"Pak Jokowi, apakah Anda tidak punya rasa malu mau mengganti prasasti Bandara Lombok dengan prasasti baru bertanda tangan Anda?" tulis Andi sambil mengunggah video saat SBY meresmikan Bandara Lombok di 2011.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Jokowi jangan coba-coba menghilangkan jejak sejarah Bandara Lombok. Jokowi jangan jadi musuh sejarah," kata dia.

Saking banyaknya reaksi dari para kader Partai Demokrat, SBY juga memberikan tanggapannya.

Baca juga: SBY Merespons Isu Pembongkaran Prasasti Peresmian Bandara Lombok

Tanggapan SBY itu disebarkan oleh Kepala Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari kepada media, Rabu (12/9/2018) kemarin.

Berikut pernyataan SBY:

Saya yakin Pak Jokowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya, sejak Bung Karno hingga saya. Namun, apabila pencopotan prasasti bandar udara internasional Lombok, yang saya tanda-tangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok ... ya saya persilahkan.

Lagi pula saya kan tidak punya hak, apalagi kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah sesorang dapat dihapus oleh manusia yang lain, kapan saja dan dimana saja.

Namun, saya sangat yakin, .... catatan Allah Swt tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua, utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera.

Dibantah TGB

Namun, kekhawatiran para elite Demokrat itu dibantah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi.

Menurut gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) tersebut, tidak ada yang berniat menghilangkan jejak Presiden SBY.

"Jasa beliau dihargai sehingga tidak perlu ada yang sensi. Saya pastikan Pak Jokowi bukan orang yang suka menafikan jasa pemimpin sebelumnya, bahkan beliau selalu mengapresiasi karya pendahulunya," kata TGB dalam rilis yang diterima Redaksi Kompas.com, Rabu (12/9/2018).

TGB menyatakan sangat menghargai penetapan nama pahlawan nasional untuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid oleh Presiden Joko Widodo melalui SK Menteri Perhubungan.

Sementara prasasti yang ditandatangani Presiden SBY pada 2011 masih akan tetap ada.

"Bukan berarti prasasti Pak SBY akan dicopot sebagaimana yang Pak SBY sampaikan. Pemerintah dan masyarakat Lombok tidak pernah ada keinginan seperti itu," kata dia.

TGB menjelaskan, peresmian operasional bandara adalah satu hal, penetapan nama bandara dengan nama pahlawan nasional adalah hal lain. Itu dua hal yang berbeda.

"Saya sangat menyayangkan Pak SBY diberi kabar hoaks mengenai rencana pencopotan prasasti, hingga mengeluarkan statemen yang keliru," kata dia.

Kompas TV Jokowi memilih untuk meninjau penanganan korban gempa bumi sekaligus menggelar acara nonton bareng dengan warga Lombok Barat di pengungsian.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com