Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI: Isu Politik Dua Kaki Berpotensi Rugikan Demokrat di Pemilu 2019

Kompas.com - 12/09/2018, 17:17 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby, mengatakan, rencana kebijakan Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 bisa merugikan Demokrat di Pemilu 2019.

Menurut dia, kebijakan ini membuat Demokrat diisukan mempraktikkan politik dua kaki, karena partai ini menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

"Karena image-nya negatif ya. Itu merugikan Demokrat jika sentimen itu terus muncul. Sebagai partai yang secara resmi dukung Prabowo-Sandiaga, Demokrat harus lebih optimal dalam mendukung," kata Adjie di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: Sandiaga Uno: Soal Internal Demokrat, Semua Partai Alami Hal yang Sama

Adjie mengatakan, Demokrat seharusnya memperjuangkan keuntungan elektoral secara maksimal dengan mengusung Prabowo-Sandiaga.

Demokrat, kata Adjie, jangan sampai membiarkan efek elektoral dimonopoli sepenuhnya oleh Gerindra.

"Ya kalau kemudian Demokrat optimal ada tokoh-tokoh Demokrat yang juga turun ke bawah untuk kampanye Prabowo-Sandi sebetulnya akan menguntungkan Demokrat karena Pileg dan Pilpres kan serentak ya," kata dia.

Baca juga: Nasdem: Jokowi Tak Ambil Keuntungan dari Dualisme Demokrat

Ia mencontohkan, Demokrat bisa mengajukan politisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi. 

"Karena orang yang memilih Prabowo-Sandi melihat bahwa Demokrat juga bagian dari Prabowo-Sandi," kata Adjie.

Harus tegas

Selain itu, menurut Adjie, kebijakan Demokrat menunjukkan ketidakkonsistenan di mata publik.

"Apapun ceritanya, kan dilihat publik main dua kaki. Jadi sekali lagi tidak menguntungkan Demokrat. Sekali lagi, tegas itu keputusan partai itu keputusan DPP siapapun sebagai kader Demokrat harus mengikuti perintah partai," kata Adjie.

Ia menyarankan Demokrat berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan tersebut, mengingat kompetitor pasangan yang didukungnya disokong oleh banyak partai.

Baca juga: Soal Dispensasi Demokrat, KPU Pastikan Dukungan Capres-Cawapres Tak Bisa Ditarik

"Seharusnya kan di Prabowo-Sandi. Menurut saya, seharusnya Demokrat move on dari proses pencapresan kemarin dan fokus memenangkan partai yang salah satunya mengoptimalkan mesin partai dan tokohnya untuk mendukung Prabowo-Sandi," papar dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai tersebut yang mendukung capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dengan berbagai pertimbangan.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan dengan serius mendapatkan dispensasi.

Kompas TV Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga selalu berkomunikasi untuk menyambut Pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com