Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Darmin Heran Pelemahan Rupiah Disamakan dengan Krisis 1998

Kompas.com - 04/09/2018, 13:08 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku heran dengan sejumlah pihak yang membandingkan kondisi pelemahan rupiah saat ini dengan krisis ekonomi tahun 1998.

Meski nilai tukar rupiah sama-sama tembus Rp 14.800 per dollar Amerika Serikat, namun ia menegaskan bahwa kondisinya jauh berbeda.

"Jangan dibandingkan Rp 14.000 sekarang dengan 20 tahun lalu," kata Darmin usai rapat membahas pelemahan rupiah yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2018).

Baca juga: Rupiah Melemah, Sejumlah Anggota DPR Protes ke Sri Mulyani

Darmin menjelaskan, 20 tahun lalu, awalnya rupiah masih berada pada angka Rp 2.800 per dollar AS.

Namun, pada akhir kepemimpinan Soeharto, nilai tukar langsung melonjak ke angka Rp 14.000 per dollar AS sehingga terjadi krisis.

Sementara, pada awal pemerintahan Jokowi pada 2014 lalu, nilai tukar rupiah terhadap dollar memang sudah berada di kisaran Rp 12.000.

Baca juga: Jokowi Minta Jajarannya Jelaskan ke Publik soal Pelemahan Rupiah

Oleh karena itu, dollar yang kini berada di kisaran 14.800 bukan lah sebuah lonjakan yang signifikan.

"Saya heran itu ada artikel di salah satu pers internasional yang membandingkan itu 'tembus angka terendah 1998/1999', eh persoalan tahun 1998 itu enam kali lipat itu," ujar Darmin.

Darmin memastikan, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Berbagai kebijakan yang selama ini diambil tetap akan dipertahankan.

Hanya saja, pemerintah akan melakukan perbaikan di beberapa sektor, salah satunya transaksi berjalan yang kini mengalami defisit.

"Kelemahan kita hanya transaksi berjalan yang defisit 3 persen. Lebih kecil dari 2014, 4,2 persen. Masih lebih kecil dari Brasil, Turki, Argentina," ujarnya.

"Tolong membacanya, membandingkannya yang fair," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com