Perludem: Loloskan Bacaleg Eks Koruptor, Bawaslu seperti Balas Dendam ke KPU

Kompas.com - 02/09/2018, 14:37 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini setelah acara diskusi di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini setelah acara diskusi di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) dinilai sedang balas dendam terhadap Komisi Pemilihan Umum ( KPU), dengan meloloskan mantan terpidana korupsi menjadi bakal calon legislatif di pemilu legislatif (Pileg) 2019.

Sejak awal, Bawaslu memang telah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg. Namun, PKPU tersebut pada akhirnya tetap disahkan.

"Ini kan seperti terlihat Bawaslu balas dendam terhadap KPU, yang tidak mendengar masukan Bawaslu di dalam penyusunan PKPU (Nomor 20 Tahun 2018)," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Kompas.com, Minggu (2/9/2018).

PKPU tersebut dinilai Bawaslu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Mengacu pada UU Pemilu, mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg.

Menurut Titi, Bawaslu seharusnya mengambil cara yang lebih elegan untuk menunjukkan perbedaan pandangannya terhadap PKPU. Cara itu adalah dengan mengajukan gugatan uji materi terhadap PKPU ke Mahkamah Agung (MA).

"Alih-alih mereka menempuh cara yang benar, mereka seperti gelap mata malah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk meloloskan para mantan koruptor," terang Titi.

"Sesungguhnya bukan itu forum atau mekanisme yang bisa mereka lakukan," imbuh dia.

Saat ini, PKPU tersebut sudah diajukan uji materi ke MA oleh para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat. Titi menyebut, Bawaslu juga dapat menunjukkan bahwa mereka tidak sepakat dengan PKPU, dengan menggunakan wewenang mereka untuk menyurati MA agar putusan tersebut dipercepat.

Tindakan Bawaslu tersebut dinilai Titi telah melukai keinginan masyarakat terhadap pemilu yang bersih.

"Menurut saya, Bawaslu salah memainkan peran, dengan dalih mereka ingin melindungi hak konstitusional warga negara untuk menjadi kandidat, tapi di sisi lain mereka menyakiti secara sadar keinginan sebagian besar penduduk Indonesia yang menginginkan pemilu yang bersih," terangnya.

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan lima orang mantan koruptor menjadi bakal caleg 2019. Mereka berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba.

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima orang mantan koruptor tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Setelah kelima orang ini mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat, hasilnya menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X