Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Bantah Jadi Bakal Cawapres untuk Dukung Logistik Prabowo

Kompas.com - 30/08/2018, 08:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah pencalonan dirinya dikarenakan memiliki kekayaan besar yang mampu mendukung kepentingan logistik Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sandiaga mengklaim tak pernah ada pembahasan terkait hal itu dalam pencalonannya sebagai bakal cawapres.

Sandiaga juga mengklaim maju sebagai bakal cawapres untuk memperjuangkan agenda ekonomi yang diprioritaskan Prabowo dan mitra koalisi.

"Pembicaraan itu tak pernah ada. Dan memang seperti kita ketahui, fokus pada ekonomi ini yang terus digaungkan," kata Sandi dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (29/8/2018).

Sandiaga memaparkan, perhatian pada isu ekonomi sudah dibangun dalam waktu cukup lama sebelum ia dicalonkan sebagai bakal cawapres. Menurutnya, Gerindra, PAN, dan PKS memperhatikan sejumlah agenda prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat.

"Banyak hubungan yang dijalin bersama calon mitra koalisi, PKS, PAN, dan dalam pembicaraan tersebut kita ingin melihat titik format bagaimana waktu di awal ini kita fokus pada masalah-masalah yang diaspirasikan untuk bisa ditangkap," ujarnya.

Baca jugaSandiaga Sempat Bingung dengan Julukan Santri di Era Post-Islamisme

Sebelumnya Sandi hanya mengetahui bahwa justru Anies yang menjadi pilihan pertama Prabowo. Saat pemilihan masih berkutat pada nama Anies, Sandi mengaku masih santai. Kendati demikian, ia sempat cemas jika Anies meninggalkan kursi DKI 1. Sebab, ia merasa selama ini sudah kompak dengan Anies.

"Sinergi tandem keduanya enak sekali di hati kecil saya, saya juga ragu apakah dia mau meninggalkan tugasnya di Jakarta. Akhirnya dia menunjukan komitmen utuk menuntaskan janji dia lima tahun ngurusin Jakarta," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga memaklumi keputusan Prabowo tak sesuai dengan kesepakatan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang merekomendasikan Uztaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Prabowo, kata Sandi, menghormati rekomendasi tersebut.

Namun, rekomendasi itu perlu dikomunikasikan dengan mitra koalisi. Prabowo melihat isu utama yang menjadi prioritas masyarakat saat ini adalah isu ekonomi.

Baca juga: Sandiaga Tuding Pemerintah Mengontrol Data Kemiskinan dan Pengangguran

"Yang ada di lapisan masyarakat keseharian, isu-isu lapangan pekerjaan, bagaimana UMKM lebih dibangkitkan untuk ekonomi kerakyatan, isu-isu yang disinggung yang banyak diangkat emak-emak, harga bahan pokok, biaya hidup, biaya sekolah, biaya kesehatan, itu yang dielukan masyarakat," kata dia.

"Dan perlu satu upaya menangkap aspirasi yang komprehensif sehingga bisa dihadirkan solusi bagi masyarakat," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sita Mobil Mercedes Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Sita Mobil Mercedes Benz Terkait Kasus TPPU SYL, KPK: Kepemilikannya Dipindahtangankan

Nasional
Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Prabowo Ajak Gibran Bertemu Presiden MBZ

Nasional
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024

Nasional
Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Buka Masa Sidang, DPR Janji Prioritaskan Penyelesaian 43 RUU Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Nasional
KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

KPK Duga SYL Kasih Uang dan Barang untuk Pedangdut Nayunda Nabila

Nasional
Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Hadiri Sidang Etik oleh Dewas KPK, Nurul Ghufron: Siapkan Diri dengan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Provinsi Maluku Utara

Nasional
Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Prabowo Temui Presiden UEA, Terima Medali Zayed hingga Bahas Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Jokowi Pantau Banjir Lahar Dingin di Sumbar, Janji Segera ke Sana

Nasional
12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

12 Kriteria Fasilitas KRIS Pengganti Kelas BPJS

Nasional
Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Dewas KPK Panggil 10 Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini, Salah Satunya Alexander Marwata

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Kasus TPPU SYL, KPK Sita Mercedes Benz Sprinter yang Disembunyikan di Pasar Minggu

Nasional
BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com