Golkar Bantah Ada Aliran Dana Korupsi untuk Munaslub 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah adanya aliran dana korupsi dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Jakarta pada Desember 2017.

Bantahan itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan politisi Golkar Eni Maulani Saragih yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan PLTU di Riau.

"Tidak benar pernyataan saudara Eni tentang adanya dana yang dipergunakan untuk pembiayaan Munaslub 2017. Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC (Organizing Committee) Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua (Steering Committe)," kata Ace melalui keterangan tertulis, Rabu (29/8/2018).

"Bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari saudara Eni untuk pembiayaan Munaslub 2017," lanjut dia.

Baca juga: Eni Maulani Akui Ada Perintah Ketum Golkar dalam Penerimaan Uang

Ia menilai, pernyataan Eni soal aliran dana korupsi dalam Munaslub Golkar sangat sepihak dan perlu pembuktian mendalam.

Lagi pula, ia menambahkan, dalam pembagian tugas kepanitiaan Munaslub, khususnya untuk penyediaan catering, ditangani oleh Panitia OC bukan SC.

Ace menyatakan tugas SC hanya mengarahkan dan menyiapkan materi sidang, bukan menyiapkan catering dan sewa hotel.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Eni Maulani Saragih Sebut Dirinya Hanya Petugas Partai

Ia menambahkan, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, berkomitmen untuk terus mewujudkan “Golkar Bersih”.

Karena itu, kata Ace, setiap sumber pembiayaan partai dipastikan berasal dari sumber keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan masuk ke rekening resmi Partai Golkar.

Selain itu, Airlangga selalu meminta kepada seluruh kader untuk tidak melakukan tindakan tak terpuji termasuk korupsi.

"Pak Airlangga Hartarto, tidak pernah menugaskan kepada saudara Eni untuk mencari sumber pendanaan partai yang melanggar undang-undang. Cara-cara seperti itu justru kami hindari dan kami tentang. Itu tidak mencerminkan tagline yang kami usung, yaitu Golkar bersih," lanjut Ace.

Baca juga: Idrus Marham Diduga Dorong Eni Maulani Mau Terima Rp 6,2 Miliar

Eni sebelumnya mengakui bahwa uang yang ia terima terkait proyek pembangunan PLTU di Riau, ada kaitannya dengan ketua umum Partai Golkar.

Namun, Eni tidak menyebut nama ketua umum yang memerintahkannya menerima uang.

Hal itu dikatakan Eni seusai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (29/8/2018).

"Karena saya petugas partai, ya pasti semua itu, saya ada perintah ketua umum," ujar Eni sebelum menaiki mobil tahanan.

Menurut Eni, segala seuatu terkait dengan proyek dan uang yang ia terima telah diceritakan kepada penyidik KPK.

Salah satunya, penerimaan uang yang diduga untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Saya kan bendahara Munaslub. Semua yang mas dan mbak tanya, saya sudah sampaikan semua ke penyidik dengan detail. Nanti kalau saya sampaikan sedikit, takutnya diplintir menjadi yang lain," kata Eni.